PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan pos belanja infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2027 yang telah disepakati bersama DPRD Sumsel. Keputusan ini diambil di tengah penurunan total anggaran daerah sebesar 6,35 persen dibandingkan APBD 2026.
"Bahwa mungkin terjadi beberapa yang harus dipangkas tentu itu konsekuensi dari rasionalisasi, sebab kita ingin proyek yang sifatnya prioritas tidak boleh terhambat," kata Herman Deru di Palembang, Kamis.
Belanja Infrastruktur Jadi Prioritas untuk Jaga Ekonomi
Herman Deru menjelaskan belanja infrastruktur tidak boleh dikurangi karena kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Sumsel masih tinggi. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk menjaga efisiensi biaya transportasi masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi.
Penurunan RAPBD 2027 sebesar Rp 618 miliar ini terkait dengan rasionalisasi pendapatan daerah dari dana bagi hasil (DBH) dan transfer keuangan daerah. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 9,22 triliun, turun dari target 2026 yang mencapai Rp 9,63 triliun.
Efisiensi Anggaran: Perjalanan Dinas Dipangkas 70 Persen
Untuk mengimbangi penurunan pendapatan, Pemprov Sumsel melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja. Salah satu yang paling besar adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 70 persen.
Efisiensi juga dilakukan terhadap kegiatan seremonial. "Lantas belanja-belanja, bahkan untuk seremonial kita fokus kalau satu tahun itu 17 Agustus saja, yang lain itu tetap kita peringati tetapi dengan sangat sederhana," ujar Herman Deru.
KUA-PPAS 2027 Disusun dengan Prinsip Akuntabel
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie mengatakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dilakukan dengan memperhatikan RKPD Sumsel 2027, kebijakan Pemerintah Provinsi Sumsel, hasil reses, serta kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
"Penyusunan ini diharapkan dapat mewujudkan dokumen KUA-PPAS 2027 yang implementatif dan akuntabel," katanya.
Dalam RAPBD Sumsel 2027, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 9,12 triliun. Untuk pembiayaan, penerimaan direncanakan sebesar Rp 108,49 miliar atau sama dengan tahun anggaran 2026, sementara pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan.
