PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan jajarannya siap menjalankan arahan teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca digelarnya Rakorsus Tata Kelola Penyelenggaraan MBG oleh Kemendagri dan Badan Gizi Nasional (BGN). Arahan tersebut langsung disimak dari Griya Agung, Palembang, Kamis (13/8/2026).
Komitmen ini bukan sekadar seremonial. Pemprov Sumsel menempatkan MBG sebagai bagian dari hulu pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam percepatan penurunan prevalensi stunting yang menjadi perhatian nasional.
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Akses Protein di Daerah Terpencil
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka rakorsus dengan menyoroti disparitas akses pangan di Indonesia. Ia memberi contoh langsung dari kunjungan kerjanya ke Papua, di mana masyarakat masih kesulitan mendapatkan asupan protein hewani yang cukup.
“Dari beberapa kunjungan yang saya lakukan, seperti di Papua misalnya, masyarakat masih kesulitan mendapatkan protein. Karena itu, para kepala daerah agar fokus pada pendidikan dan kesehatan,” ujar Tito dalam sambutannya yang dipantau daring dari Palembang.
Menurutnya, program MBG adalah instrumen konkret untuk menjawab persoalan gizi tersebut. “MBG ini adalah program yang mulia untuk mengurangi stunting,” tegasnya.
Target BGN Bukan Sekadar "Makan Gratis", tapi Ada Output dan Outcome
Kepala BGN Sudaryono memberikan penekanan berbeda dalam paparannya. Ia meluruskan persepsi publik yang kerap menganggap MBG hanya sebatas penyediaan piring makanan di sekolah atau posyandu.
“BGN bukan hanya menyediakan makanan, namun ada output dan outcome. Intinya holistik penyediaan intervensi makan dan impact-nya adalah peningkatan gizi,” jelas Sudaryono.
Ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah bahwa keberhasilan program diukur dari perubahan status gizi masyarakat, bukan jumlah porsi yang dibagikan. Jika input bahan baku dan proses pengolahan baik, maka hasil akhirnya akan terlihat pada indikator kesehatan anak.
Distribusi ke Pelosok Jadi Pekerjaan Rumah Terbesar
Sudaryono tidak menampik adanya tantangan logistik yang besar. Sifat makanan yang mudah rusak menjadi kendala utama ketika MBG harus menjangkau daerah terpencil di Sumatera Selatan, seperti kawasan perbukitan atau kantong-kantong desa yang akses jalannya sulit.
“Setelah rakor ini tidak ada lagi eksklusivitas,” ujarnya menegaskan.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa BGN tidak bisa bekerja sendirian. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus berbagi data dan bergerak bersama tanpa sekat birokrasi.
Dukungan Konkret Pemprov Sumsel untuk Generasi Bebas Stunting
Menindaklanjuti arahan tersebut, Herman Deru menyatakan Pemprov Sumsel siap berkolaborasi dalam hal pendataan penerima manfaat dan pengawasan rantai pasok. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi Sumsel yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.
Langkah ini dinilai krusial mengingat Sumatera Selatan memiliki sejumlah kantong kemiskinan ekstrem yang tersebar di luar Palembang. Kehadiran program MBG diharapkan mampu menopang kebutuhan gizi anak sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM sebagai pemasok bahan pangan.
