PALEMBANG — Cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan terus diperluas. KPPG Palembang mencatat sebanyak 2.036.667 penerima manfaat kini telah terlayani oleh 800 dapur MBG yang tersebar di 17 kabupaten/kota di provinsi ini.
Kepala KPPG Palembang Nurya Hartika Sari mengungkapkan bahwa pemerataan program masih menjadi pekerjaan rumah. Sejumlah wilayah dinilai belum sepenuhnya terjangkau, sehingga penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan terus dilakukan seiring kesiapan infrastruktur di lapangan.
"Untuk pemerataannya sudah ada di 17 kabupaten/kota. Penerima manfaatnya ada sekitar 2.036.667 dengan jumlah dapur sekitar 800 SPPG yang operasional di Sumatera Selatan," kata Nurya Hartika Sari di Palembang, Jumat.
10 Dapur MBG Disuspensi, Ini Syarat Operasionalnya
Di tengah operasional yang berjalan, KPPG Palembang mencatat masih ada sepuluh SPPG di Sumsel yang menjalani penghentian sementara. Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menemukan sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi.
"Untuk di Sumsel ada 10 yang masih dalam tahapan suspensi sementara. Tetapi tetap kita tinjau melalui koordinator regional dan koordinator wilayah di masing-masing kabupaten/kota," ujarnya.
Nurya menegaskan, dapur yang disuspensi wajib memenuhi standar sebelum kembali beroperasi. Beberapa di antaranya seperti kesiapan infrastruktur, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar, hingga pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Harus memenuhi persyaratan, seperti IPAL yang sudah sesuai standar. Kemudian secara infrastrukturnya juga harus memenuhi, termasuk pengelolaan limbah," jelasnya.
Bagaimana Dampak Kabut Asap terhadap Program MBG?
KPPG Palembang memastikan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumsel sejauh ini belum berdampak terhadap penyaluran MBG. Namun, antisipasi tetap disiapkan jika kualitas udara semakin memburuk.
Apabila kondisi asap memaksa aktivitas sekolah diliburkan, pelaksanaan MBG akan dikoordinasikan ulang dengan instansi terkait. Nurya menyebut BPBD dan Dinas Pendidikan menjadi dua pihak yang akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut.
"Kalau ada kebijakan untuk meliburkan sekolah, tentunya akan ada koordinasi dari BPBD dengan dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan, kemudian disampaikan kepada KPPG untuk pelaksanaan program," kata Nurya.
Selain sepuluh dapur yang disuspensi, KPPG juga masih memproses sejumlah SPPG yang tengah dalam tahap persiapan untuk memenuhi persyaratan operasional. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kualitas dan ketepatan sasaran program MBG di seluruh Sumatera Selatan.
