JAKARTA — Bupati Musi Banyuasin H. M. Toha Tohet hadir langsung dalam Rakornas TPAKD 2026, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs. Syafaruddin, M.Si., dan Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinkominfo Muba Jerry Rinoldi. Rombongan Pemkab Muba juga melibatkan perwakilan Prokopim dalam forum yang digelar Kamis (22/10/2026) tersebut.
Rakornas tahun ini mengangkat tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia". Presiden Prabowo Subianto membuka acara dan menegaskan arah kebijakan ekonomi yang berpijak dari tingkat desa.
"Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun ke depan," ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan Resmi Diluncurkan
Dalam forum yang sama, Presiden meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Lembaga ini bertugas memastikan setiap keluarga Indonesia, termasuk warga pedesaan di Muba, punya ketahanan ekonomi dan akses pembiayaan yang memadai.
Pembentukan DNKK menjadi penguat langkah nasional dalam memperluas inklusi keuangan. Pemkab Muba menilai lembaga ini relevan dengan kondisi wilayahnya yang masih punya banyak desa dengan akses perbankan terbatas.
Empat Program Pembiayaan Rakyat yang Dibahas di Rakornas
Rakornas memaparkan sejumlah program penguatan akses keuangan yang menyasar pelaku usaha kecil hingga pelajar. Berikut poin-poinnya:
- Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir, untuk melindungi pelaku usaha kecil dari jeratan pinjaman ilegal.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Sektor Prioritas bagi petani, nelayan, serta pelaku UMKM.
- Program Satu Orang Satu Rekening dan Simpanan Pelajar (Simpel) untuk mendorong literasi keuangan sejak dini.
- Bantuan Modal Santri/Pesantren dan penurunan suku bunga kredit perempuan pra sejahtera menjadi 8 persen per tahun.
Bupati Toha: Pembiayaan Murah Harus Terasa Sampai Desa
Menanggapi kebijakan pusat, Bupati Toha menyatakan Pemkab Muba siap menindaklanjuti arahan Presiden. Prioritasnya, program pembiayaan murah dan perlindungan dari rentenir benar-benar sampai ke pelaku usaha kecil di desa-desa.
"Kami menyambut baik pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Pemkab Muba siap memperkuat sinergi TPAKD di daerah agar program pembiayaan murah, KUR, dan perlindungan dari rentenir benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM, petani, dan masyarakat Muba di desa-desa," ungkap Bupati Toha.
Sinergi dengan OJK dan lembaga perbankan menjadi kunci rencana tersebut. Pemkab Muba menyebut akan mempermudah akses modal bagi warga sebagai langkah mendongkrak perekonomian lokal.
Bagi warga Muba, dampak paling langsung terasa lewat dua skema: KUR untuk petani dan nelayan, serta Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir yang menyasar pedagang kecil. Keduanya disebut menjadi prioritas TPAKD daerah pada tahap tindak lanjut.
