PALEMBANG — Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Sumsel itu menilai besarnya angka kasus ISPA belum diikuti langkah koordinatif yang memadai di tingkat provinsi. Ia mendorong Gubernur mengoordinasikan kajian bersama Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mempertimbangkan penetapan Sumsel sebagai provinsi siaga ISPA.
Data Dinas Kesehatan Sumsel mencatat 428.169 kasus ISPA secara kumulatif hingga 17 Oktober 2026. Angka itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi kesiapan layanan kesehatan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mengantisipasi risiko kesehatan masyarakat di tengah persoalan karhutla dan kualitas udara.
Mengapa Status Siaga ISPA Diminta Dikaji Berdasarkan Indikator
Haekal menegaskan penetapan status tidak boleh dilakukan tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, kebijakan yang tepat sasaran hanya lahir dari indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Angka kasus ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kami mendorong Gubernur Sumsel mengambil langkah koordinatif untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan dan perlindungan masyarakat," ujar Haekal.
"Penetapan status siaga perlu dikaji berdasarkan indikator yang jelas agar kebijakan yang diambil tepat sasaran," lanjutnya.
Karhutla dan Kualitas Udara Jadi Konteks Penanganan
Penanganan ISPA dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap dampak karhutla. Pengendalian kebakaran harus berjalan beriringan dengan pemantauan kualitas udara, penguatan layanan kesehatan, dan penyampaian informasi risiko kepada warga.
Kelompok rentan menjadi perhatian utama: anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan gangguan pernapasan. Pemerintah diminta memastikan fasilitas kesehatan siap melayani serta memiliki mekanisme respons yang sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
"Yang kita harapkan adalah langkah antisipatif yang jelas, koordinasi yang efektif, dan keterbukaan informasi," kata Haekal.
Dengan begitu, menurutnya, masyarakat mengetahui langkah perlindungan yang perlu dilakukan sementara pemerintah memiliki dasar kuat untuk menentukan kebijakan.
Kabupaten/Kota hingga Sekolah Diminta Terlibat
Pemerintah provinsi perlu melibatkan pemerintah kabupaten/kota, dinas pendidikan, instansi lingkungan hidup, BPBD, dan fasilitas pelayanan kesehatan agar penanganan berjalan terpadu. Evaluasi kegiatan sekolah, khususnya aktivitas luar ruangan, juga diminta mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan rekomendasi instansi berwenang.
Dorongan tersebut sejalan dengan perhatian AIPI Sumsel dalam forum roundtable discussion pada Sabtu, 17 Oktober 2026, di Hotel Swarna Dwipa, Palembang. Forum itu membahas persoalan karhutla dan implikasinya terhadap kebijakan publik serta perlindungan masyarakat.
Haekal menyebut tantangan utama pemerintah bukan hanya merespons besarnya angka kasus. Yang lebih penting, data itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Kami berharap Gubernur segera mengoordinasikan langkah konkret bersama instansi terkait," tutupnya.
