LUMAJANG — Efisiensi anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai terlihat nyata setelah kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN non-pelayanan diberlakukan setiap hari Jumat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, Sunyoto, mengungkapkan bahwa realisasi belanja operasional pada Mei 2026 menyusut signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.
“Berdasarkan hasil evaluasi realisasi belanja operasional pada April dan Mei 2026 tercatat adanya penurunan pengeluaran pada sejumlah komponen operasional dengan total mencapai Rp464,07 juta,” kata Sunyoto di Lumajang, Jumat (19/5).
Komponen Belanja yang Paling Terpangkas
Penurunan terjadi pada empat komponen utama operasional perkantoran. Belanja lembur ASN menjadi pos dengan penghematan terbesar, yakni turun Rp152,3 juta—dari Rp534,16 juta pada April menjadi Rp381,78 juta pada Mei 2026.
Selain itu, tagihan listrik dan air juga berkurang Rp127,18 juta, dari Rp636,5 juta menjadi Rp509,31 juta. Sementara itu, belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas tercatat turun Rp89,23 juta, dan belanja perjalanan dinas menyusut Rp95,28 juta dalam periode yang sama.
Efisiensi Tanpa Mengorbankan Pelayanan Publik
Meski ada penghematan di berbagai lini, Pemkab Lumajang menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku bagi unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Layanan publik seperti administrasi kependudukan dan perizinan tetap berjalan normal.
“Kebijakan efisiensi akan terus dievaluasi agar tetap mendukung kinerja pemerintahan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sunyoto.
Pemerintah daerah menyadari bahwa kebutuhan operasional setiap bulan bisa berubah tergantung dinamika kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan penghematan tidak mengorbankan produktivitas ASN maupun mutu layanan warga.
Bukan Sekadar Menekan Anggaran
Sunyoto menambahkan, tujuan utama penerapan WFH bukan semata-mata menekan pengeluaran daerah. Lebih dari itu, kebijakan ini diharapkan mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif dan adaptif.
“Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan efisiensi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.
