SUMATERA SELATAN — Bambang Irawan, legislator PDIP asal Kalteng, menilai kebijakan energi pemerintah masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Dalam pernyataan yang diterima Tabengan Online, ia mempertanyakan kenaikan harga solar yang dinilai langsung menghantam sektor logistik dan komoditas utama daerah.
Solar Naik, Truk Sawit dan Batu Bara Tertekan
“Yang kemarin saja masih belum bisa saya cerna dengan baik mengenai naiknya solar. Itu sangat berdampak bagi truk-truk yang mengangkut sawit, kernel, maupun batubara,” ujar Bambang.
Menurutnya, kenaikan solar memicu efek domino pada biaya distribusi barang. Di sisi lain, pendapatan para sopir dan pemilik angkutan tidak serta-merta ikut naik. Bambang menekankan bahwa sektor transportasi adalah urat nadi ekonomi Kalteng, dan kenaikan BBM langsung mempengaruhi harga barang di tingkat konsumen.
ASN Merasa Terjepit, Pendapatan Tak Beranjak
Bambang mengungkapkan, keluhan tidak hanya datang dari sektor swasta. Kalangan aparatur sipil negara (ASN) juga mulai menyampaikan keresahan. Mereka mengaku pendapatan tetap sementara ongkos hidup terus meningkat akibat kenaikan BBM.
“Dengan adanya kenaikan BBM ini tentu semua aspek ekonomi dan sosial juga akan berkaitan, baik pihak swasta ataupun pihak pemerintahan,” katanya.
Pertalite Dikhawatirkan Langka, Komisi II Siap Rekomendasi
Bambang juga menyoroti potensi peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Ia meminta Pertamina memastikan kuota BBM bersubsidi tetap tersedia di lapangan.
“Yang ingin kita tegaskan adalah ketersediaan kuota itu memang harus ada. Jangan sampai masyarakat diperhadapkan pada kondisi harga naik, tetapi barangnya juga tidak tersedia,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kalteng berencana menyampaikan rekomendasi resmi kepada pihak terkait. “Yang perlu didorong adalah komitmen Pertamina terkait ketersediaan kuota, terutama Pertalite. Komisi II nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait hal tersebut,” pungkasnya.
Distribusi BBM Masih Timpang, Sebangau Jadi Contoh
Bambang menyoroti ketimpangan distribusi BBM di wilayah seperti Sebangau. Meski jaraknya tak jauh dari pusat Kota Palangka Raya, harga bahan bakar di sana lebih mahal dibandingkan di kota.
“Program Pertamina kan satu harga di seluruh Indonesia. Jadi seharusnya infrastruktur distribusinya juga siap untuk mengakomodasi daerah-daerah tersebut,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan sistem distribusi energi masih perlu dibenahi. Akses BBM yang adil dan merata, kata Bambang, adalah hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara.
Kilang Dalam Negeri: Solusi Jangka Panjang
Di luar persoalan distribusi dan harga, Bambang mendorong penguatan industri pengolahan dalam negeri. Ia menilai Indonesia terlalu bergantung pada produk energi impor.
“Kita punya bahan baku dan bahan mentah yang melimpah. Yang diperlukan adalah kilang untuk mengolahnya menjadi bahan jadi sehingga kita bisa lebih mandiri,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan kilang di dalam negeri bisa menjadi solusi struktural agar harga BBM tidak mudah terombang-ambing oleh fluktuasi pasar global. Langkah ini, imbuhnya, juga akan memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
