PALEMBANG — Transformasi posyandu di Palembang tidak lagi sekadar tempat imunisasi atau timbang balita. TP PKK setempat memperluas peran lembaga ini hingga mencakup enam urusan pelayanan dasar yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Enam SPM yang Diintegrasikan ke Posyandu
Ketua TP PKK Palembang Dewi Sastrani menjelaskan, keenam aspek itu meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Integrasi ini menjadikan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan di tingkat kelurahan.
“Kami ingin posyandu menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat yang mampu memberikan pelayanan lebih luas, terukur, dan berkualitas. Transformasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan,” ujar Dewi di Palembang, Jumat.
Baru 11 Persen Posyandu yang Bertransformasi
Dari total 960 posyandu yang tersebar di Kota Palembang, baru 107 unit yang resmi teregister berbasis enam SPM. Artinya, masih ada sekitar 853 posyandu yang perlu didorong untuk mengadopsi sistem baru ini.
Pemerintah Kota Palembang bersama TP PKK berkomitmen melakukan pendampingan dan pembinaan secara bertahap. Langkah strategis yang disiapkan antara lain menggandeng pemangku kepentingan dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga kader posyandu di lapangan.
Peningkatan Kompetensi Kader Jadi Prioritas
Dewi menekankan, peningkatan kompetensi para pengelola dan kader posyandu menjadi kunci agar implementasi program berjalan optimal. Para kader adalah ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan warga.
“Kami ingin seluruh stakeholder memahami mekanisme enam SPM, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar efektif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Stunting di Palembang Terendah se-Sumsel
Di samping transformasi kelembagaan, Dewi mengapresiasi capaian positif Pemkot Palembang dalam program percepatan penurunan angka stunting. Angka kasus stunting berhasil ditekan dari 148 kasus menjadi 141 kasus.
Capaian itu sekaligus menempatkan prevalensi stunting Kota Palembang sebagai yang terendah di Provinsi Sumatera Selatan. “Alhamdulillah, ini menjadi kabar baik bagi kita semua. Penurunan angka stunting ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, TP PKK, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat berjalan dengan baik,” kata Dewi.
