PALEMBANG — Ratusan bidang lahan di atas kawasan hutan sepanjang 35 kilometer harus dibebaskan melalui mekanisme biaya kerohiman. Tanaman produktif seperti kelapa sawit dan karet, serta bangunan milik masyarakat, menjadi objek yang perlu diselesaikan pemerintah.
Kendala 35 Kilometer Lahan di Kawasan Hutan
Jalur tol Palembang-Betung yang merupakan bagian dari JTTS masih memiliki trase sepanjang 35 kilometer yang berada di kawasan hutan. Gubernur Sumsel Herman Deru menyebut kendala utama bukan persoalan hukum, melainkan penyelesaian lahan di kawasan tersebut.
"Target fungsionalnya 2027. Namun, untuk ruas sampai Betung masih ada sekitar 35 kilometer lahan yang masuk kawasan hutan sehingga harus segera diselesaikan," kata Herman Deru di Palembang, Jumat.
Pemerintah mengedepankan pendekatan persuasif karena sebagian masyarakat diduga tidak mengetahui lahan yang mereka kelola berada di kawasan hutan. Tim percepatan akan dibentuk untuk mendata dan menyelesaikan kepemilikan tanam tumbuh.
Mekanisme Biaya Kerohiman dan Pendanaan Hutama Karya
Penentuan besaran biaya kerohiman dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Proses ini melibatkan ratusan bidang dengan luasan bervariasi. Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan seluruh pembebasan tanam tumbuh di kawasan hutan selesai dalam 3,5 bulan, atau hingga akhir 2026.
"Hutama Karya sudah siap pendanaannya, baik untuk pembangunan pekerjaan sipil maupun pembebasannya. Ini proyek strategis nasional yang sudah matang dan kita harapkan bisa segera selesai," ujar Herman Deru.
Rapat koordinasi sebelumnya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sumsel untuk mendorong percepatan proyek strategis nasional itu.
Target Fungsional 2027 dan Manfaat bagi Warga
Dengan rampungnya pembebasan lahan, konstruksi tol ruas Palembang-Betung ditargetkan berfungsi pada 2027. Jalan tol ini diharapkan mengurangi kemacetan dan beban jalan nasional di Sumatera Selatan.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan semua pihak agar penyelesaiannya bisa lebih cepat," kata Herman Deru.
Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan PT Hutama Karya untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. Ratusan bidang lahan yang masuk kawasan hutan menjadi prioritas utama dalam beberapa bulan ke depan.
