OKI — Pembangunan Daerah Operasional (Daops) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi prioritas Kementerian Lingkungan Hidup. Anggaran sebesar Rp33 miliar telah dialokasikan untuk pusat operasional khusus ini, dengan target konstruksi dimulai pada 2027. Fasilitas itu nantinya akan menjadi pusat koordinasi, mempercepat mobilisasi personel dan peralatan, serta pengambilan keputusan saat terjadi kebakaran – terutama di kawasan gambut.
Mengapa OKI Jadi Prioritas Penanganan Karhutla?
OKI tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi di Sumatera Selatan. Sekitar 60,15 persen wilayahnya berupa lahan gambut, yang saat musim kemarau mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Kondisi itu menjadikan penanganan karhutla di OKI membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dari biasanya. Tanpa sistem operasional yang memadai, risiko kebakaran meluas di kawasan gambut semakin besar. “Daops akan menjadi penguat sistem penanganan karhutla di OKI. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pembangunan agar operasional pengendalian kebakaran di daerah semakin efektif,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Lahan Sertifikat Sudah Disiapkan, Syarat Utama Terpenuhi
Salah satu syarat utama agar Daops bisa dibangun adalah penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Muchendi menegaskan, Pemkab OKI sudah menyiapkan lahan bersertifikat untuk lokasi pembangunan. “Penyediaan lahan menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi daerah. Kami sudah penuhi,” kata dia.
Langkah ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program pusat. Dengan lahan yang sudah clear and clean, proses pembangunan Daops diharapkan tidak terkendala masalah administratif.
Anggaran Rp33 Miliar, Target Operasional 2027
Dana Rp33 miliar yang digelontorkan Kementerian Lingkungan Hidup akan digunakan untuk pembangunan fisik markas, pengadaan peralatan, dan sistem komando. Setelah rampung pada 2027, Daops akan menjadi benteng baru penanganan karhutla di kawasan gambut Sumsel.
Fasilitas ini juga diharapkan memperkuat koordinasi lintas instansi. Selama ini, penanganan karhutla di OKI sering terhambat koordinasi yang lambat karena keterbatasan pusat komando permanen. Dengan Daops, respons penanganan kebakaran bisa dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.
Libatkan Forkopimda hingga Desa untuk Pencegahan
Selain pembangunan Daops, Pemkab OKI terus memperkuat langkah pencegahan karhutla. Muchendi menyebut, pihaknya melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa. “Kami terus memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan forkopimda, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa,” jelasnya.
Pendekatan dari hulu ke hilir ini diharapkan mampu menekan jumlah titik api sebelum musim kemarau puncak tiba. Dengan adanya Daops, upaya pencegahan dan pemadaman bisa berjalan lebih terukur. Namun, keberhasilan tetap bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menjaga lahan gambut tidak dibakar.
