PALEMBANG — Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah: triliunan ton batu bara di bawah tanah, minyak bumi yang mengalir puluhan tahun, gas alam di berbagai kabupaten, serta perkebunan karet, kopi, sawit, dan lada yang menghijau. Namun, di tengah potensi ekonomi raksasa itu, masyarakat justru menyuarakan keprihatinan. Seperti kata peribahasa, mereka merasa seperti tikus mati di lumbung padi.
Kekayaan Alam yang Tak Kunyah Sampai ke Rakyat
Perusahaan-perusahaan besar seperti PT Tanjungenim Lestari (PT TeL), MHP, dan PTPN VII beroperasi di wilayah ini. Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) juga terus berkembang. Sungai-sungai besar yang membelah Sumatera Selatan sejak dulu menjadi jalur perdagangan dan distribusi ekonomi.
Namun, data menunjukkan bahwa kesejahteraan belum merata. Pertanyaan yang muncul di kalangan warga: mengapa daerah sekaya ini belum mampu menghadirkan kehidupan yang layak bagi penduduknya sendiri?
Ironi di Tengah Limpahan Sumber Daya
Kalimat "tikus mati di lumbung padi" memang keras, tetapi mencerminkan realitas yang dihadapi sebagian besar masyarakat. Sektor ekstraktif seperti tambang dan perkebunan skala besar belum sepenuhnya berdampak langsung pada peningkatan pendapatan warga lokal.
Para pengamat sosial politik dan hukum adat menilai, persoalan ini berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam yang belum berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Alih-alih menikmati hasil bumi, banyak warga justru menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri.
Apa yang Salah dengan Tata Kelola?
Kritik terhadap kebijakan investasi dan bagi hasil antara pusat, provinsi, serta kabupaten/kota terus mengemuka. Banyak pihak mendorong agar pemerintah daerah lebih agresif dalam merancang program redistribusi ekonomi, seperti penguatan UMKM lokal, kemitraan dengan petani plasma, serta pembukaan akses kerja bagi putra daerah.
Tanpa langkah konkret, ironi antara kekayaan alam dan kemiskinan rakyat Sumatera Selatan akan terus menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai.
