SUMATERA SELATAN — Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menagih kepastian insentif EV roda dua yang sampai kini belum juga diberikan pemerintah. Ketua Umum Periklindo Moeldoko menyebut penjualan dealer yang stagnan berujung pada penutupan usaha. Keluhan itu disampaikan langsung dalam rapat bersama Komisi VII DPR di Jakarta.
Moeldoko: Penjualan Dealer Stagnan, Banyak yang Tutup
Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan, ketidakpastian insentif membuat penjualan sejumlah dealer EV roda dua mandek. Kondisi itu membuka peluang besar bagi dealer untuk menutup usaha.
"Makanya jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa ini maju mundur, nunggu lagi kapan mau diberikan. Sehingga apa yang terjadi, seluruh dealer kita, pabrikan itu stuck [penjualannya] sekarang. Ujungnya banyak dealer yang mati," ujar Moeldoko dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu menggambarkan tekanan yang dialami jaringan distribusi EV roda dua di Tanah Air. Tanpa kepastian insentif, dealer menahan stok dan mengurangi operasional.
Insentif Dinilai Untungkan Masyarakat dan Pemerintah
Moeldoko menilai, pemberian insentif dan perluasan jangkauan EV di dalam negeri membawa manfaat bagi dua pihak sekaligus. Masyarakat mendapat kemudahan memiliki kendaraan listrik, sementara pemerintah memperoleh penghematan anggaran.
Menurutnya, salah satu manfaat utama bagi pemerintah adalah berkurangnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Beban itu selama ini cukup besar dan menjadi tanggungan APBN setiap tahun.
Dorongan agar Pemerintah Segera Memutuskan
Periklindo mendesak pemerintah tidak lagi menunda keputusan soal insentif EV roda dua. Ketidakjelasan kebijakan dinilai memperparah kondisi industri yang sedang berjuang menumbuhkan pasar kendaraan listrik.
Rapat bersama Komisi VII DPR menjadi forum bagi pelaku usaha untuk menyuarakan persoalan tersebut secara langsung. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal jadwal pencairan insentif yang ditunggu industri.
