PALEMBANG — Puluhan pemangku kepentingan dari tiga kecamatan di Sumatera Selatan berkumpul dalam forum group discussion yang digagas SKK Migas bersama KKKS Medco E&P dan PHR Zona 4. Mereka membahas potensi gangguan operasi hulu migas yang berpotensi merugikan negara di sepanjang jalur pipa minyak bumi.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Forkopimcam dari 13 kecamatan yang dilintasi pipa migas, mulai dari Muara Lakitan, Jirak Jaya, Penukal, Abab, Talang Ubi, Tanah Abang, Sungai Rotan, Gelumbang, Indralaya Utara, Pamulutan, Kertapati, Jakabaring, hingga Plaju. Turut hadir jajaran Polsek dan Koramil dari masing-masing wilayah tersebut.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Jaga Ketahanan Energi
Koordinator Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Kurnia Ariwijayanti, menyampaikan bahwa operasional hulu migas di lapangan merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Ia menekankan forum ini menjadi sarana efektif untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan.
“Kami berharap melalui forum ini, berbagai isu, tantangan maupun potensi yang ada di lapangan dapat dibahas secara konstruktif sehingga menghasilkan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak,” jelasnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/8).
Modus Gangguan Operasi dan Kerugian Negara
Dalam diskusi tersebut, Koordinator Operasi SKK Migas Sumbagsel, Febryan, memaparkan materi tata kelola hulu migas dan berbagai bentuk gangguan operasi pada jalur pipa penyalur minyak bumi. Materi ini menjadi pembuka bagi peserta untuk memahami kompleksitas pengamanan aset nasional.
Sementara itu, Kepala Subdit Waster Ditpamobvit Polda Sumsel AKBP Ali Sadikin menyampaikan materi terkait gangguan terhadap operasi hulu migas yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Pemaparan ini dilengkapi dengan studi kasus dan diskusi interaktif yang melibatkan peserta secara aktif.
Dukungan Forkopimcam untuk Kelancaran Operasi
Manager Field Relation & Community Enhancement Medco E&P Indonesia, Hirmawan Eko Prabowo, mengapresiasi dukungan camat, kapolsek, dan danramil atas terlaksananya pertemuan ini. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah menjaga silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi untuk kelancaran operasi migas di wilayah jalur pipa.
“Selain menjaga silaturahmi, kegiatan ini juga sebagai forum untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi dan kerja sama untuk kelancaran operasi migas di wilayah jalur pipa migas,” ujarnya.
Peran Kunci Pemangku Kepentingan di Wilayah Operasi
Manager Stakeholder Relation Management PHR Zona 4, Frans Alexander A. Hukom, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi positif antara SKK Migas, KKKS, dan pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasi. Ia menyebut KKKS membutuhkan dukungan penuh dalam menjaga objek vital nasional.
“PHR Zona 4 percaya bahwa pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasi memiliki peran kunci dalam mendukung KKKS mewujudkan ketahanan energi nasional melalui operasi hulu migas yang aman, selamat, dan andal,” ucap Frans.
Forum ini dihadiri pula oleh perwakilan dari Polsek Muara Lakitan, Polsek Sungai Keruh, Polsek Penukal Abab, Polsek Talang Ubi, Polsek Tanah Abang, Polsek Sungai Rotan, Polsek Gelumbang, Polsek Indralaya, Polsek Pemulutan, Polsek Kertapati, Polsek Seberang Ulu 1, hingga Polsek Plaju. Unsur TNI dari Koramil 406-04/Muara Lakitan, Koramil 401-03/Sekayu, Koramil 404-03/Talang Ubi, Koramil 404-01/Gelumbang, Koramil 402-07/Indralaya, Koramil 402-12/Pemulutan, Koramil 418-04/Kertapati, dan Koramil 418-03/Plaju juga hadir dalam kesempatan tersebut.
