PALEMBANG — Sebanyak 11 satuan kerja dan satuan wilayah di lingkungan Polda Sumatera Selatan resmi menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan kategori Pelayanan Publik Prima Tahun 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho bersama Karo Lemtala Stamarena Polri Brigjen Pol. A.A. Sagung Dian Kartini di Ballroom Hotel The Zuri Palembang, Rabu (5/8/2026).
Prosesi penganugerahan ini dirangkai dengan Bimbingan Teknis (Bintek) Inovasi Pelayanan Publik. Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat tata kelola organisasi dan memastikan setiap inovasi yang dikembangkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Empat Satuan Raih WBK, Tujuh Wilayah Kategori Pelayanan Prima
Empat satuan yang menerima piagam Predikat WBK Tahun 2025 adalah Satbrimob Polda Sumsel, Biddokkes Polda Sumsel, Polres Musi Rawas, dan Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Keempatnya dinilai berhasil membangun zona integritas yang bebas dari korupsi.
Sementara itu, tujuh satuan wilayah lainnya memperoleh penghargaan kategori Pelayanan Publik Prima. Mereka adalah Polrestabes Palembang, Polres Ogan Komering Ilir, Polres Ogan Ilir, Polres Prabumulih, Polres Muara Enim, Polres Lahat, serta Polres Ogan Komering Ulu Timur.
Kapolda: Piagam Bukan Garis Finis, tapi Amanah
Dalam arahannya, Irjen Pol. Sandi Nugroho mengingatkan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama. Ia menekankan agar predikat yang diraih tidak membuat jajaran berpuas diri.
"Predikat dan piagam ini bukanlah garis finis, tetapi menjadi amanah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dipertanggungjawabkan," ujar Irjen Pol. Sandi dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).
Kapolda menegaskan keberhasilan membangun Zona Integritas tidak cukup diukur dari dokumen administrasi atau sekadar piagam penghargaan. Menurutnya, predikat tersebut harus terasa langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang mudah diakses, transparan, cepat, humanis, serta terbebas dari praktik percaloan dan pungutan liar.
Respons Cepat atas Pengaduan Masyarakat Menjadi Perhatian Khusus
Sandi memberikan perhatian khusus pada penanganan pengaduan masyarakat. Di tengah maraknya jurnalisme warga, ia meminta setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional tanpa harus menunggu persoalan menjadi viral terlebih dahulu.
"Pengaduan masyarakat harus direspons dengan cepat dan penuh empati. Jadikan ruang pelayanan sebagai etalase Polri yang ramah, humanis, serta bebas dari praktik calo maupun pungli," tegasnya.
Ia juga meminta jajarannya tidak bersikap antikritik. Kritik dari masyarakat dan media harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan organisasi, bukan dihindari.
17 Satuan Berpredikat WBK, Dua Capai Level WBBM
Data Polda Sumsel menunjukkan progres signifikan dalam reformasi birokrasi internal. Sebanyak enam satuan kerja dan 13 satuan wilayah telah menyandang predikat Zona Integritas.
Secara keseluruhan, terdapat 17 satuan yang berpredikat WBK. Dua satuan lainnya bahkan telah mencapai jenjang lebih tinggi, yakni Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Ro SDM Polda Sumsel sejak 2023 dan Polres Banyuasin sejak 2021. Selain itu, 13 satuan wilayah telah memperoleh kategori Pelayanan Publik Prima.
Bintek Dorong Inovasi yang Berkelanjutan
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik bertema 'Inovasi yang Bermanfaat bagi Masyarakat dan Berkelanjutan'. Materi disampaikan oleh dosen FISIP Universitas Sriwijaya, Sena Putra Prabujaya, kemudian diperdalam oleh Bagian Reformasi Birokrasi Polri Ro Rena Polda Sumsel.
Melalui bintek ini, satuan yang telah meraih penghargaan diarahkan menjadi contoh bagi satuan lainnya. Inovasi yang dikembangkan diminta tidak sekadar memenuhi kebutuhan penilaian, tetapi harus sederhana, mudah digunakan, terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya menambahkan, keberhasilan pelayanan harus tercermin dari pengalaman masyarakat saat mengakses layanan kepolisian. "Ukuran keberhasilannya bukan hanya piagam, tetapi bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, prosedurnya mudah, informasinya transparan, dan petugasnya melayani dengan sikap yang humanis," ujarnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan pelayanan membutuhkan kerja bersama seluruh fungsi dan satuan. Semangat membangun super team harus menjadi bagian dari budaya kerja agar setiap inovasi berjalan konsisten dan tidak berhenti setelah kegiatan penilaian berakhir.
