PALEMBANG — Angka 19 ribu anak putus sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi bahan perdebatan di kalangan pengamat kebijakan. Pasalnya, daerah itu selama ini diposisikan sebagai kabupaten paling kaya di Sumatera Selatan dalam berbagai laporan ekonomi. Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani menyebutkan, mayoritas anak putus sekolah terjadi saat transisi dari SMP ke SMA/SMK. Penyebabnya mulai dari faktor ekonomi, jarak sekolah yang jauh, pernikahan dini, hingga daya tampung sekolah negeri yang terbatas.
Ironi di Balik Predikat Daerah Terkaya
Pemerhati kebijakan publik Feri Kurniawan menilai, data ini bukan sekadar persoalan pendidikan, melainkan cerminan bahwa arah pembangunan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. "Kalau benar Muba adalah daerah paling kaya di Sumsel, tetapi masih ada sekitar 19 ribu anak putus sekolah, berarti ada yang salah dengan prioritas pemerintah," ujarnya kepada SuaraMetropolitan, Sabtu (25/7/2026).
Feri menekankan, jangan sampai kekayaan daerah hanya terlihat di atas kertas sementara masa depan anak-anak justru terabaikan. Ia membandingkan dengan anggaran infrastruktur yang setiap tahun mengucur deras. "Saya heran, setiap tahun pemerintah mampu membangun jalan baru, jembatan, bahkan dalam satu tahun bisa beberapa ruas jalan dikerjakan. Artinya anggaran itu ada. Lalu mengapa membangun sekolah yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat justru terasa begitu sulit?" ujarnya.
Penyebab: Akses dan Daya Tampung Masih Jadi Hambatan
Menurut data yang disampaikan Alwis Gani, sebagian besar anak putus sekolah di Muba berasal dari jenjang SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Selain faktor ekonomi, jarak tempuh ke sekolah menengah yang jauh di beberapa kecamatan menjadi kendala utama. Ironisnya, Pemkab Muba saat ini tengah mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Sekayu sebagai salah satu solusi. Namun Feri menilai, langkah itu belum cukup jika tidak dibarengi dengan percepatan pembangunan sekolah di seluruh wilayah.
"Alasan keterbatasan sekolah maupun daya tampung seharusnya tidak lagi menjadi persoalan bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal kuat. Ini soal pilihan politik anggaran," tegas Feri.
Infrastruktur Fisik vs Investasi Sumber Daya Manusia
Feri Kurniawan tidak menolak pembangunan infrastruktur. Menurutnya, jalan memang penting untuk menghubungkan daerah, tetapi sekolah adalah jalan untuk mengubah nasib anak-anak. "Kalau jalan terus dibangun sementara sekolah masih kurang, itu menunjukkan ada yang keliru dalam menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah jangan hanya mengejar proyek yang terlihat megah, tetapi lupa membangun manusia yang kelak mengisi daerah ini," kata dia.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan daerah bukan hanya dari pendapatan asli daerah atau panjang jalan yang berhasil diaspal. "Tidak ada gunanya menyandang predikat daerah kaya kalau masih menjadi penyumbang anak putus sekolah terbanyak. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa kilometer jalan yang selesai dibangun, tetapi juga berapa banyak anak yang berhasil diselamatkan dari putus sekolah," pungkas Feri.
