SUMATERA SELATAN — Rudy mengungkapkan total TKD untuk Provinsi Kalimantan Timur serta seluruh kabupaten/kota di wilayahnya pada 2026 hanya sebesar Rp52,83 triliun. Angka ini anjlok dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp78,04 triliun.
"Hari ini dana transfer daerah untuk Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota hanya Rp52,83 triliun. Padahal tahun sebelumnya mencapai Rp78,04 triliun. Jadi lebih dari 30 persen dana TKD kami dipangkas," ujar Rudy dalam rapat tersebut.
Tujuh Daerah dengan Belanja Pegawai di Atas 30 Persen
Menurut Rudy, kondisi ini semakin pelik karena mayoritas daerah di Kaltim memiliki struktur APBD yang sudah terbebani belanja pegawai tinggi. Dari sepuluh kabupaten/kota, tujuh di antaranya mengalokasikan belanja pegawai di atas 30 persen dari total APBD.
"Berkaitan dengan Kalimantan Timur, dari 10 kabupaten/kota yang ada, tujuh di antaranya memiliki belanja pegawai di atas 30 persen. Padahal APBD kabupaten/kota di Kalimantan Timur relatif besar," kata Rudy.
Ia menambahkan, pemangkasan TKD secara langsung mengganggu pemenuhan belanja wajib daerah. Tidak hanya gaji ASN, program pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan publik ikut terdampak.
Penyaluran TKD Dinilai Masih Terlalu Rendah
Rudy juga menyoroti realisasi penyaluran dana transfer yang dinilainya belum ideal. Menurut dia, pada pertengahan tahun, seharusnya penyaluran TKD sudah mencapai 45 hingga 50 persen dari total alokasi. Realisasi yang lebih rendah dari angka itu membuat kepala daerah kesulitan mengakselerasi belanja APBD.
"Yang paling ideal sekitar 45 sampai 50 persen. Kondisi ini membuat sejumlah kegiatan daerah sedikit terganggu. Sementara kepala daerah dituntut berakselerasi dalam membelanjakan APBD agar dana tidak mengendap di kas daerah," pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, Rudy meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali besaran alokasi dan pola penyaluran TKD untuk Kalimantan Timur. Permintaan itu disampaikan langsung di hadapan anggota Komisi II DPR yang membidangi hubungan pusat dan daerah.
