MUBA — Siti Aminah, warga Desa Sukarami, kini bisa berjualan makanan kecil dari bantuan usaha yang diterimanya lewat Program Keluarga Maju (PKM). “Alhamdulillah, dari bantuan PKM saya bisa buka usaha kecil-kecilan. Hasilnya sangat membantu ekonomi keluarga,” ujarnya, pekan lalu.
Senada, Santi Metri dari Desa Karang Anyar memanfaatkan bantuan serupa untuk membuka usaha sembako. Ia mengaku menerima bantuan penuh tanpa potongan. Nafsiah, warga Balai Agung, memilih mengembangkan usaha peternakan ayam sebagai penopang ekonomi keluarga.
Penghargaan Nasional dari Rapat Teknis PPD
Keberhasilan PKM menuai pengakuan di tingkat provinsi. Dalam Penilaian Tahap I Perencanaan Pembangunan dan Program Unggulan Daerah ajang PPD 2026, Kabupaten Musi Banyuasin meraih Terbaik I se-Sumatera Selatan. Atas capaian itu, Muba resmi ditetapkan sebagai wakil Sumsel untuk mengikuti penilaian lanjutan di tingkat nasional.
Bupati Muba HM Toha Tohet SH menegaskan bahwa penghargaan bukan tujuan utama. “Prestasi ini patut disyukuri tapi jangan dibanggakan. Yang kita banggakan jika PKM ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Empat Perangkat Daerah, Satu Sasaran: Desil 1-5
Pelaksanaan PKM pada 2026 melibatkan empat perangkat daerah: Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran program adalah masyarakat kategori Desil 1 hingga Desil 5 berdasarkan DTSEN.
Bentuk bantuan meliputi bantuan usaha, pelatihan kerja berbasis sertifikasi kompetensi, dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi maupun keluarga kurang mampu. Kepala Bapperida Muba, Dr Mursalin SE MM, menjelaskan penyaluran dilakukan melalui seleksi data DTSEN, verifikasi door to door, hingga monitoring dan evaluasi bersama pemangku kepentingan.
Bukan Wacana, Sudah Berjalan Sejak Tahun Pertama
Bupati Toha menekankan PKM bukan sekadar janji politik. “Realisasi sudah dimulai sejak tahun pertama pemerintahan dan akan terus diperluas dengan penambahan jumlah penerima manfaat,” katanya. Program ini memiliki landasan hukum yang kuat dan mekanisme terukur sehingga implementasinya berjalan sesuai tahapan.
Pemerintah daerah menyesuaikan pelaksanaan dengan kemampuan keuangan daerah agar manfaat benar-benar dirasakan masyarakat secara bertahap dan tepat sasaran.
