JAKARTA — Ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan masih menjadi yang terbesar di Asia Tenggara menghadapi tantangan baru: model bisnis hiburan instan yang beroperasi di luar sistem pengawasan perpajakan. Fenomena ini dipicu oleh menjamurnya micro drama asal China yang dikonsumsi jutaan pengguna internet Indonesia.
Model Bisnis Bayar per Episode Lewat Tautan yang Berubah-ubah
Tayangan berdurasi pendek dengan alur cepat ini menggunakan model bisnis bayar per episode. Namun, distribusinya tidak melalui platform digital resmi yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Sebaliknya, konten disebar melalui tautan nomaden yang kerap berganti, sementara pembayaran dilakukan lewat QRIS atau dompet digital yang mengarah ke akun penerima dana dengan identitas pelaku usaha dan beneficial owner yang sulit diverifikasi.
Potensi Pajak Rp 50,51 Triliun, Baru Tergarap 77 Persen
Pemerintah sejatinya telah membangun rezim perpajakan ekonomi digital yang kuat. Sampai dengan Maret 2026, DJP telah menunjuk 262 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN, dengan 231 di antaranya telah menyetorkan kewajibannya. Dari kebijakan itu, penerimaan PPN PMSE mencapai Rp38,76 triliun. Angka ini hampir 77 persen dari total penerimaan pajak ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun yang juga berasal dari pajak kripto, fintech, dan sistem informasi pengadaan pemerintah (SIPP).
Kesenjangan Pajak dan Ketidakadilan bagi Pelaku Usaha Patuh
Capaian itu menunjukkan mekanisme PPN PMSE efektif ketika transaksi berlangsung melalui platform dengan identitas hukum dan administrasi yang jelas. Sebaliknya, model distribusi berbasis link nomaden justru berada di luar rantai administrasi tersebut. Transaksi bernilai ekonomi pun berlangsung tanpa meninggalkan jejak perpajakan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tax gap baru—kesenjangan antara potensi pajak yang seharusnya bisa dipungut dengan realisasi penerimaan negara.
"Apabila ruang abu-abu ini terus dibiarkan, persoalannya bukan semata hilangnya potensi PPN, melainkan juga terciptanya ketidakadilan horizontal karena pelaku usaha digital yang patuh memungut dan menyetor PPN harus bersaing dengan penyedia layanan informal yang beroperasi di luar sistem pengawasan negara," demikian pernyataan dalam analisis perpajakan yang dikutip Antara.
Pasar Micro Drama China Tembus 9,4 Miliar Dolar, Indonesia Jadi Incaran
Laporan Media Partners Asia mencatat nilai industri micro drama China mencapai sekitar 9,4 miliar dolar AS pada 2025 dan diproyeksikan terus meningkat. Nilai itu bahkan telah melampaui pendapatan box office film nasional China untuk pertama kalinya. Indonesia menjadi salah satu pasar paling potensial, ditopang penetrasi internet yang mencapai 81,7 persen atau sekitar 235,26 juta pengguna pada 2026, didominasi perangkat seluler. Survei APJII menunjukkan layanan video streaming menjadi jenis langganan digital yang paling banyak dibeli masyarakat Indonesia, dengan hampir 57 persen pelanggan aplikasi digital memilih layanan tersebut.
Tantangan Baru: Identitas Pelaku Usaha yang Sulit Dilacak
Keberhasilan pemerintah memungut pajak dari perusahaan digital global selama ini dibangun di atas asumsi bahwa pelaku usaha dapat diidentifikasi dengan jelas. Ketika model bisnis bergeser ke arah yang lebih informal dan anonim, muncul tantangan baru yang memerlukan pendekatan berbeda. Prinsip keadilan perpajakan menuntut perlakuan setara bagi semua pelaku usaha yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia. Tanpa pengawasan yang adaptif, celah ini berpotensi terus melebar seiring pertumbuhan ekonomi digital yang kian masif.
