PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak tinggal diam menghadapi potensi berkurangnya alokasi dana dari pusat. Gubernur Herman Deru, Senin (16/12), menginstruksikan jajarannya untuk segera memetakan dampak penyesuaian TKD terhadap kapasitas fiskal dan pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Belanja Infrastruktur: Prioritas Pemeliharaan, Bangun yang Mendesak Saja
Salah satu sektor yang akan terkena imbas langsung adalah infrastruktur. Gubernur Herman Deru secara tegas menyatakan bahwa jika ruang fiskal menyempit, pemerintah provinsi tidak akan memaksakan diri membangun proyek baru yang tidak mendesak.
"Kalau pendapatan kurang, bagaimana kami mengeksekusi perencanaan RPJMD. Tapi kami tidak boleh mengeluh. Infrastruktur akan kami optimalkan pada pos pemeliharaan, jadi jangan dulu berencana membangun yang memang tidak mendesak," ujar Herman Deru di Palembang.
Langkah ini diambil untuk memastikan aset yang sudah terbangun tetap terawat dan berfungsi optimal, sementara anggaran yang terbatas bisa dialokasikan ke kebutuhan paling prioritas bagi masyarakat.
Anggaran Transfer 2026 Turun Rp 1,8 Triliun, Proyeksi 2027 Masih Abu-Abu
Data yang disampaikan Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra menunjukkan, alokasi dana transfer yang diterima Sumatera Selatan pada 2026 tercatat berkurang sekitar Rp 1,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Nilainya turun dari sekitar Rp 5 triliun menjadi kisaran Rp 3 triliun.
"Untuk proyeksi 2027 kita belum tahu. Kita berharap ada kebijakan atau kabar baik untuk pemerintah daerah," kata Edward.
Meski belum ada kepastian, pemerintah provinsi sudah menyiapkan skenario antisipasi. Salah satunya dengan melanjutkan kebijakan efisiensi belanja yang telah diterapkan sejak 2025.
Rasionalisasi Anggaran: Perjalanan Dinas dan Operasional Jadi Sasaran Potong
Edward Candra menjelaskan, apabila terjadi penurunan pendapatan daerah pada 2027, rasionalisasi akan kembali dilakukan. Fokus pemotongan diarahkan pada pos-pos yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Kita akan coba rasionalisasi lagi untuk pengurangan, terutama perjalanan dinas, operasional perkantoran, dan kegiatan pendukung lainnya. Tapi intinya pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap berjalan," ujarnya.
Dengan cara ini, ruang fiskal yang ada bisa difokuskan untuk membiayai program-program prioritas kepala daerah dan menjaga kualitas layanan dasar warga Sumsel.
Optimalkan PAD demi Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat
Di sisi lain, pemerintah provinsi tidak hanya mengandalkan strategi penghematan. Herman Deru menekankan pentingnya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya memperluas kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Langkah ini dinilai krusial mengingat fluktuasi kebijakan fiskal nasional kerap kali berdampak langsung pada kemampuan daerah membiayai pembangunan. Dengan PAD yang kuat, Sumsel bisa lebih leluasa menjalankan program tanpa harus menunggu kepastian dari pusat.
Pemerintah provinsi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) masih akan membahas lebih lanjut langkah-langkah penyesuaian ini. Sekretaris Daerah Edward Candra memastikan, kualitas belanja dan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027.
