PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta APDESI Merah Putih Sumsel segera merealisasikan pemetaan desa berbasis teknologi. Menurutnya, peta desa digital menjadi solusi atas berbagai persoalan batas wilayah yang kerap terjadi di sejumlah desa.
"Kita harus segera membuat peta desa digital. Ini merupakan sebuah terobosan," kata Herman Deru di Palembang, Jumat.
Manfaat Peta Digital untuk Data Pembangunan
Gubernur menjelaskan, pemetaan digital tidak hanya berguna menyelesaikan sengketa tapal batas. Teknologi ini juga mendukung validasi data pembangunan, termasuk data warga miskin yang angkanya kerap berubah setiap tahun.
Pemerintah bisa mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan secara lebih akurat dengan peta desa digital.
Transparansi Keuangan Desa dan Kewaspadaan Kamtibmas
Herman Deru juga mengingatkan para kepala desa soal pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Ia meminta kecermatan dalam mengelola anggaran di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.
"Inilah cara kita mengelola amanat masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Gubernur meminta kepala desa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat dinamika ekonomi dan sosial di pedesaan. "Hati-hati terhadap gangguan kamtibmas. Antisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi tindak pidana," kata dia.
Komitmen 2.856 Kepala Desa
Ketua APDESI Merah Putih Sumsel Mulyanto menyatakan kesiapan pihaknya mendukung penyusunan peta desa digital. Ia menegaskan komitmen seluruh kepala desa untuk terus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa.
"Kami juga akan menyelesaikan seluruh laporan keuangan dengan berkoordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa," ujar Mulyanto.
Sebanyak 2.856 kepala desa di Sumatera Selatan berkomitmen mempertanggungjawabkan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2025 secara terbuka. Dana tersebut selama ini dipakai untuk operasional pemerintahan desa, kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pembangunan infrastruktur yang dikelola secara swakelola.
APDESI Sumsel juga siap berperan aktif menjaga kondusivitas wilayah pedesaan dan mendukung upaya pencegahan gangguan keamanan.
