PALEMBANG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau publik memang kerap menyoroti belanja daerah yang dianggap mewah. Namun untuk kasus helikopter Gubernur Sumsel, DPRD setempat memastikan Herman Deru tidak punya andil dalam pengusulan anggaran tersebut.
“Perlu kami luruskan, anggaran helikopter tahun 2025 itu adalah produk usulan Pj Gubernur Sumsel sebelumnya. Pak Herman Deru hanya menjalankan ketetapan yang sudah ada dalam struktur anggaran yang diwariskan,” ujar Anggota DPRD Sumsel Chairul S Matdiah, Senin (11/5/2026).
Warisan Anggaran dari Pj Gubernur Elen Setiadi
Chairul menjelaskan bahwa rencana operasional helikopter telah disusun pada masa transisi pemerintahan saat Elen Setiadi menjabat sebagai Pj Gubernur sejak 24 Juni 2024 hingga 20 Februari 2025. Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) menjadi bukti bahwa pos anggaran itu sudah masuk dalam struktur perencanaan jauh sebelum Herman Deru kembali dilantik pada 20 Februari 2025.
“Pak Herman Deru hanya menjalankan ketetapan yang sudah ada,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Komitmen Baru: Tak Lagi Pakai Uang Rakyat di 2026
Yang menarik, Herman Deru disebut telah mengambil langkah berbeda untuk tahun anggaran mendatang. Chairul mengungkapkan bahwa gubernur berkomitmen tidak lagi membebani APBD untuk kebutuhan operasional helikopter pada 2026.
“Untuk tahun 2026, Pak Herman Deru sudah menyatakan tidak ada lagi uang rakyat untuk helikopter. Jika harus terbang ke daerah terpencil karena urusan mendesak, beliau menggunakan dana operasional pribadi. Ini bukti beliau tidak ingin membebani kas daerah,” jelas Chairul.
Helikopter Bukan Gaya Hidup, Tapi Kebutuhan Geografis
Meski menuai polemik, Chairul meminta publik melihat penggunaan helikopter secara objektif. Luas wilayah Sumsel mencapai 91.592 kilometer persegi dengan bentang alam rawa, perairan, dan kawasan hutan. Jarak antarwilayah bisa memakan waktu 4 hingga 8 jam perjalanan darat.
“Kalau di Pulau Jawa jarak terjauh hanya Pangandaran, Pelabuhan Ratu, atau Cirebon. Sementara di Sumsel, contohnya agenda di Lubuklinggau dan Prabumulih dalam waktu berdekatan, tentu sulit dijangkau jika hanya lewat jalur darat,” ujarnya.
Menurut Chairul, helikopter bukan untuk gaya hidup mewah. Keberadaan transportasi udara dinilai penting untuk memastikan kehadiran pemerintah di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau. “Gubernur adalah wajah provinsi. Bagaimana mungkin pelayanan publik berjalan cepat jika sebagian besar waktu habis di perjalanan,” pungkasnya.
