PALEMBANG — Ketua Umum HMI MPO Cabang Palembang Darussalam, Wisnu Bhirawa Yudhoyono, menilai Sumatera Selatan punya potensi ekonomi besar dari sumber daya alam, aktivitas industri, dan komoditas unggulan. Potensi itu, menurutnya, belum ditopang infrastruktur kepelabuhanan yang memadai. Karena itu HMI mendorong Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin masuk agenda percepatan pembangunan.
Dorongan disampaikan dalam rangkaian kunjungan HMI ke Terminal Petikemas Koja, Jakarta. Kunjungan itu menjadi pembanding bagaimana pelabuhan petikemas modern beroperasi. Dari situ, HMI menyimpulkan Sumsel butuh fasilitas serupa agar arus barang tidak lagi bergantung pada pelabuhan lama.
Mengapa Tanjung Carat Dinilai Strategis bagi Sumsel
Pelabuhan Tanjung Carat direncanakan berlokasi di Kabupaten Banyuasin. HMI menempatkan proyek itu sebagai gerbang ekspor baru yang memperkuat konektivitas perdagangan Sumsel dengan pasar internasional. Selama ini aktivitas kepelabuhanan di wilayah tersebut dilayani Pelabuhan Boom Baru di Palembang.
Menurut Wisnu, kapasitas dan fasilitas pelabuhan yang memadai membantu efisiensi distribusi barang, memperluas akses pasar ekspor, dan memperkuat daya tarik investasi. Dampaknya diharapkan merembet ke industri, perdagangan, transportasi, hingga penciptaan lapangan kerja bagi warga.
"Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan posisi yang strategis di Pulau Sumatera. Sudah saatnya potensi tersebut didukung oleh infrastruktur pelabuhan yang memadai. Kami berharap pelabuhan internasional di Sumatera Selatan segera terealisasi sehingga daerah ini mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang diperhitungkan," ujar Wisnu.
Batu Bara hingga Karet Jadi Alasan Utama
Komoditas unggulan Sumsel yang disebut HMI mencakup batu bara, karet, kelapa sawit beserta produk turunannya, serta hasil industri lainnya. Semua komoditas itu dinilai butuh sistem logistik efisien agar mampu bersaing di pasar global. Tanpa dukungan pelabuhan, nilai tambah ekonomi dikhawatirkan lebih banyak dinikmati daerah lain.
"Jangan sampai Sumatera Selatan hanya dikenal sebagai daerah penghasil komoditas, tetapi nilai tambah ekonominya justru lebih banyak dinikmati wilayah lain karena keterbatasan infrastruktur. Kita membutuhkan pelabuhan yang mampu mendukung ekspor secara langsung, memperkuat industri lokal, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat," tegasnya.
HMI Minta Kepastian Tahapan dan Pembiayaan
HMI mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BUMN, dan pihak swasta memperkuat koordinasi. Yang diminta bukan sekadar janji, melainkan kejelasan tahapan pembangunan, sumber pembiayaan, infrastruktur pendukung, sampai target operasional pelabuhan. Masyarakat, kata Wisnu, butuh kepastian itu.
"Kami berharap seluruh pihak yang terlibat memiliki komitmen yang kuat untuk merealisasikan pembangunan ini. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tahapan, pembiayaan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga target operasionalnya. HMI akan terus mendorong agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan," katanya.
Sejumlah syarat lain ikut disorot HMI. Pembangunan pelabuhan dinilai perlu disertai pengawasan memadai, memperhatikan aspek lingkungan, melibatkan masyarakat lokal, transparan dalam pengelolaan, dan meratakan kesempatan ekonomi. Keberhasilan proyek, menurut Wisnu, tidak cukup diukur dari bangunan fisik.
Ukuran manfaatnya mencakup peningkatan efisiensi logistik, pertumbuhan investasi, terbukanya lapangan kerja, dan naiknya kesejahteraan warga. "Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang lebih mandiri dalam kegiatan ekspor-impor. Karena itu, pelabuhan internasional bukan lagi sekadar harapan, melainkan kebutuhan strategis yang harus diperjuangkan bersama. Kami ingin melihat Sumatera Selatan tumbuh sebagai daerah yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga kuat dalam industri, perdagangan, dan konektivitas global," tutup Wisnu.
