JAKARTA — KPK menangkap dan menetapkan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengondisian temuan pemeriksaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Selain Titin, KPK juga menetapkan pihak swasta bernama Augus Dwianggara serta dua orang lainnya sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari empat tersangka yang ditetapkan, dua orang diduga sebagai pemberi suap dan dua orang lainnya sebagai penerima suap. “Pada intinya dua perkara yang berkaitan, namun berbeda. Yang satu suap terkait pengadaan, dan yang satu suap terkait temuan BPK di Pemkab Muara Enim,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6).
Modus Pengondisian Temuan Pemeriksaan
Menurut KPK, perkara ini bermula dari dugaan pemberian suap kepada pihak BPK untuk mengondisikan temuan pemeriksaan atas sejumlah kegiatan di Pemkab Muara Enim. Salah satu temuan yang diduga menjadi objek pengondisian adalah pengadaan smart TV yang sebelumnya telah diusut KPK.
OTT ini merupakan lanjutan dari operasi yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison pada 7-8 Juni 2026. Saat itu, KPK menangkap 10 orang di Jakarta dan Sumatera Selatan, dan menetapkan Edison bersama tiga pihak lainnya sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa.
Bantahan Tersangka: “Saya Hanya Pelaksana”
Saat digiring petugas di Gedung Merah Putih KPK, Titin Rita Lestari membantah menerima uang dalam perkara tersebut. Ia mengaku hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana. “Saya enggak terima uang ya. Ini enggak adil. Saya cuma pelaksana,” ujarnya.
Titin bahkan menyebut pihak yang menerima uang berada pada jenjang pimpinan di atas dirinya. “Pimpinan saya berjenjang,” katanya singkat.
KPK Masih Dalami Peran Masing-Masing Tersangka
KPK hingga kini masih mendalami peran masing-masing pihak dan belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Identitas lengkap seluruh tersangka akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers KPK.
Operasi tangkap tangan ini menjadi yang ke-13 sepanjang tahun 2026. KPK memastikan akan terus mengembangkan kasus ini untuk menjaring aktor-aktor lain yang terlibat dalam praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
