Di hadapan Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Khusus Kemendikdasmen RI, Arif Jamali Mu’is, serta puluhan guru dari berbagai daerah di Sumsel, Cik Ujang menyebut guru sebagai arsitek peradaban. Menurutnya, dari tangan gurulah lahir pemimpin, ilmuwan, hingga tokoh agama.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meyakini bahwa pembangunan pendidikan tidak akan pernah berhasil tanpa keberpihakan nyata kepada guru,” ujar Cik Ujang dalam sambutannya.
Dua Isu Utama: Kesejahteraan dan Perlindungan
Wagub menyoroti dua persoalan mendasar yang masih membayangi profesi guru di Sumsel. Pertama, kesejahteraan yang belum merata, terutama bagi guru honorer di daerah terpencil. Kedua, perlindungan hukum dan sosial yang kerap abai saat guru berhadapan dengan masalah di lapangan.
Cik Ujang menilai perhatian terhadap kedua aspek itu harus menjadi prioritas bersama, bukan hanya pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. “Dari tangan seorang guru lahir pemimpin, ilmuwan, birokrat, pengusaha, tokoh agama, hingga generasi penerus bangsa,” katanya.
Seminar Jadi Wadah Cari Solusi Bersama
General Manager Sumatera Ekspres, H. Iwan Irawan, menyebut seminar ini sengaja mengangkat tema guru karena masih banyak persoalan yang belum tuntas. Acara dihadiri oleh perwakilan guru dari Palembang, OKI, Banyuasin, hingga Muara Enim.
Wagub menyambut baik forum ini sebagai ruang dialog untuk mencari solusi konkret. Ia berharap hasil diskusi bisa menjadi masukan bagi kebijakan Pemprov Sumsel ke depan, terutama dalam penyusunan anggaran pendidikan daerah.
Apa Langkah Pemprov Selanjutnya?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi mengenai kebijakan baru pasca-seminar. Namun, Cik Ujang mengindikasikan akan ada rapat lanjutan dengan Dinas Pendidikan Sumsel untuk menindaklanjuti rekomendasi dari para guru.
Direktur GTK Kemendikdasmen RI, Arif Jamali Mu’is, yang turut hadir sebagai narasumber, juga memberikan paparan tentang program perlindungan guru dari pemerintah pusat, termasuk skema asuransi dan bantuan hukum bagi tenaga pendidik yang menghadapi kriminalisasi.
