SUMATERA SELATAN — PSSI memastikan bakal mengaudit pengelolaan keuangan non-APBN di Federasi Futsal Indonesia (FFI) menyusul tunggakan subsidi klub dan insentif Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) yang belum tersedia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyebut pemeriksaan menyasar sumber pendapatan hingga arus kas organisasi.
Rencana audit terhadap pengelolaan keuangan non-APBN FFI disampaikan langsung oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (14/11/2026). Menurut Yunus, pemerintah memang mengalokasikan anggaran Rp20 miliar pada 2026 untuk kebutuhan tim nasional futsal, dan dana itu disalurkan lewat PSSI.
FFI sendiri dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran untuk menyampaikan kebutuhannya. Namun, persoalan subsidi klub dan insentif AFP berada di luar skema pembiayaan APBN tersebut.
Subsidi Klub dan Insentif AFP Berbeda Skema dengan APBN
Yunus menegaskan kebutuhan subsidi klub dan insentif AFP semestinya ditopang sumber pendanaan non-APBN, seperti sponsor, kerja sama komersial, maupun pemasukan organisasi lainnya. Karena itu, PSSI akan memeriksa pengelolaan keuangan non-APBN FFI untuk mengetahui penyebab belum terpenuhinya sejumlah kewajiban organisasi.
Cakupan pemeriksaan meliputi sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, hingga kewajiban kepada klub dan asosiasi futsal provinsi.
"Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif," ucap Yunus Nusi.
PSSI Klaim Transparansi Keuangan Berjalan Konsisten
Soal mekanisme pertanggungjawaban, Yunus menjelaskan laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan disampaikan kepada anggota dalam Kongres PSSI. Hal serupa, katanya, berlaku untuk penggunaan APBN yang dinilai memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban jelas.
"Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas," ujar Yunus Nusi.
Yunus Nusi Soroti Keseimbangan Prestasi dan Kesehatan Organisasi
Audit ini disebut bertujuan memperoleh gambaran kondisi keuangan FFI sekaligus memastikan pengelolaan organisasi bisa dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan diharapkan menjelaskan persoalan kewajiban kepada klub dan AFP.
Yunus juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pencapaian tim nasional dan keberlangsungan organisasi. Menurutnya, perkembangan futsal Indonesia tidak hanya bergantung pada prestasi di level internasional, tetapi juga dukungan terhadap kompetisi dan pembinaan di daerah.
"Prestasi tim nasional futsal harus berjalan bersama dengan kesehatan organisasi dan keberlangsungan pembinaan di daerah. Klub dan asosiasi provinsi adalah fondasi perkembangan futsal Indonesia dan prestasi tim nasional. Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan," papar Yunus Nusi.
Michael Sianipar: Diaudit Saja
Dari sisi FFI, Ketua Michael Sianipar menyatakan tidak keberatan bila pengelolaan keuangan FFI diaudit, termasuk penggunaan anggaran dari APBN. Michael menyebut dokumen terkait anggaran APBN untuk futsal sebelumnya ditandatangani oleh mantan Sekjen FFI, Perbager Raj, serta Yunus Nusi.
Ia juga menjelaskan sebagian besar pembayaran dilakukan langsung oleh PSSI kepada vendor. "Diaudit saja. Yang tanda tangan semua dokumen APBN yang diperuntukkan bagi futsal adalah Perbager (Sekjen FFI sebelumnya) dan Pak Yunus Nusi (Sekjen PSSI). Mayoritas biaya langsung dari PSSI ke vendor, semua kontrol di tim keuangan PSSI," imbuh Michael.