PALEMBANG — Kepala Diskominfo Sumsel Rika Efianti menyebut penanganan kawasan tanpa sinyal memerlukan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Persoalan blank spot menjadi salah satu tantangan pelayanan yang dibawa jajaran komunikasi dan informatika daerah ke forum silaturahmi Kepala Badan Komunikasi RI bersama anggota Bakohumas Sumsel.
Forum berlangsung di Rumah Makan Pondok Kelapa, Kota Palembang, Rabu (18/11/2026). Hadir pula Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan dalam pertemuan yang digelar Diskominfo Sumsel tersebut.
Wilayah Tanpa Sinyal Jadi Prioritas Koordinasi Pusat-Daerah
Rika menegaskan keterbatasan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah belum bisa dituntaskan daerah sendirian. Menurut dia, perlu perhatian dan koordinasi pemerintah pusat agar akses warga terhadap layanan komunikasi dan informasi kian merata.
"Penanganan kawasan blank spot membutuhkan perhatian serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar akses masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informasi semakin merata," kata Rika.
Rika juga mengapresiasi kehadiran Kepala Badan Komunikasi RI dan Staf Ahli Kemendagri dalam pertemuan bersama anggota Bakohumas Sumsel. Forum itu diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus membuka ruang diskusi soal persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan komunikasi dan informatika.
Pembinaan Urusan Kominfo Melibatkan Dua Kementerian
Staf Ahli Kemendagri Benny Irwan menjelaskan pembinaan dan pengawasan urusan komunikasi dan informatika di daerah melibatkan Kemendagri serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Menurutnya, koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah penting untuk mendukung layanan komunikasi dan informatika berjalan optimal.
"Koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika secara optimal," tutur Benny.
Algoritma Berubah, Strategi Komunikasi Pemerintah Dituntut Menyesuaikan
Kepala Badan Komunikasi RI Syahganda Nainggolan menekankan perlunya memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tantangan utama komunikasi publik, kata dia, memastikan program dan kebijakan pemerintah diterima serta dipahami masyarakat secara utuh.
"Pemerintah pusat dan daerah perlu membangun mekanisme penyampaian informasi yang saling terhubung sehingga pesan kebijakan tidak terputus dalam pelaksanaannya," imbuh Syahganda.
Syahganda mengingatkan jajaran komunikasi pemerintah mengikuti perkembangan teknologi digital, termasuk perubahan algoritma dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Perkembangan itu memengaruhi pola masyarakat dalam mengakses, menerima, dan memahami informasi sehingga strategi komunikasi pemerintah perlu terus disesuaikan.
Dalam forum yang sama, Syahganda membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman, kendala, serta masukan mengenai mekanisme komunikasi publik yang selama ini dijalankan. Masukan itu menjadi bahan bagi pusat dalam merumuskan pembinaan kehumasan daerah ke depan.