PAGARALAM — Peringatan keras soal adaptasi teknologi dan efisiensi anggaran disampaikan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-25 Kota Pagaralam, Selasa (23/6/2026). Ia menegaskan bahwa era keterbukaan informasi telah mengubah pola pelayanan publik secara fundamental, dan daerah yang lambat berubah akan tertinggal.
“Kita harus siap menghadapi fase transisi. Saat ini segala sesuatu berlangsung secara terbuka dan serba digital. Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut,” ujar Herman Deru di hadapan Wali Kota Pagaralam H. Ludi Oliansyah, Ketua DPRD Kota Pagaralam Hj. Jenny Shandiyah, serta para bupati dan wali kota se-Sumsel yang hadir dalam acara tersebut.
Tekanan Efisiensi di Tengah Transisi Digital
Pesan Herman Deru bukan sekadar seremonial. Di balik ajakan tersebut, terdapat desakan nyata dari pemerintah pusat agar daerah menjalankan prinsip efisiensi anggaran secara ketat. Sistem pengelolaan keuangan daerah, menurutnya, kini terus diperbarui dan menuntut birokrasi untuk lebih akuntabel.
Perubahan ini berbarengan dengan derasnya arus transformasi digital. Pelayanan publik yang dulu manual, kini perlahan beralih ke platform elektronik. Gubernur menekankan bahwa pemerintah daerah tidak punya pilihan selain mengikuti ritme perubahan tersebut jika ingin tetap relevan bagi warganya.
Bagaimana Daerah di Sumsel Menyikapi Perubahan Ini?
Herman Deru mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan. Mulai dari cara masyarakat mengakses layanan administrasi hingga pola pengawasan publik terhadap kebijakan pemda. “Pemerintah daerah harus bergerak lebih cepat,” tegasnya.
Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, turut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Kehadirannya menandai bahwa pesan adaptasi ini tidak hanya soal anggaran, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.
Implikasi bagi 17 Kabupaten/Kota
Dengan 17 kabupaten dan kota di bawah naungannya, Sumatera Selatan memiliki tantangan yang tidak seragam. Daerah dengan infrastruktur digital yang matang akan lebih mudah bertransisi, sementara daerah terpencil masih bergulat dengan konektivitas. Herman Deru tidak secara spesifik menyebut daerah mana yang paling tertinggal, tapi pernyataannya di Pagaralam menjadi sinyal bahwa semua daerah harus mulai berbenah dari sekarang.
Rapat paripurna istimewa yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Pagaralam ini menjadi momentum bagi Pemprov Sumsel untuk mengingatkan kembali bahwa efisiensi dan digitalisasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Pertanyaannya sekarang, seberapa cepat para kepala daerah di Bumi Sriwijaya mampu mengeksekusi arahan tersebut.
