SUMATERA SELATAN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung lokasi terdampak gempa di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, pada Senin (17/8). Dalam kunjungan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun realisasinya bergantung penuh pada kelengkapan data dari daerah.
“Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari,” ujar Tito dalam dialog dengan warga setempat.
Tito menjelaskan alur pendataan dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Perangkat desa dan kecamatan diminta bergerak cepat mendata setiap rumah yang rusak, lalu hasilnya direkap oleh bupati untuk diverifikasi.
Keunikan proses ini terletak pada syarat administratifnya. Data kerusakan yang masuk ke bupati tidak cukup hanya ditandatangani kepala daerah, tetapi juga harus mendapat tanda tangan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat. Hal ini menjadi mekanisme kontrol agar data yang diajukan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah telah mematok besaran bantuan yang disalurkan berdasarkan kategori kerusakan rumah warga. Skema ini berlaku untuk seluruh korban gempa di NTT, dengan rincian sebagai berikut:
“Nanti yang mendatanya dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati nanti akan merekap rumah siapa rumahnya rusak ringan, sedang, atau berat,” terang mantan Kapolri itu.
Dari hasil peninjauan lapangan, Tito menyebut Kecamatan Lamba Leda Utara sebagai wilayah terdampak paling parah. Ia mendorong agar seluruh bantuan yang dialokasikan untuk Kabupaten Manggarai Timur diprioritaskan ke kecamatan tersebut.
“Akan kita sampaikan untuk mendorong semua bantuan yang di Manggarai Timur prioritaskan daerah ini,” tutupnya.
Hasil peninjauan ini rencananya akan dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan kementerian, lembaga, dan BUMN. Kunjungan kerja Mendagri ke NTT merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan bencana dan memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.