Palembang - Polda Sumatera Selatan menerima kunjungan Tim Verifikasi dari Sekretariat Militer Presiden dalam rangka peninjauan usulan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti Tahun 2025. Kegiatan verifikasi berlangsung di Auditorium Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang, Rabu, 4 Juni 2025.
Proses verifikasi diawali dengan upacara pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta pembacaan doa. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi beserta jajaran pejabat utama Polda Sumsel, perwakilan Mabes Polri, dan Tim Verifikasi Setmilpres RI.
Dalam sambutannya, Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Verifikasi. Ia menegaskan bahwa proses ini menjadi bagian penting dari evaluasi menyeluruh terhadap konsistensi institusi Polri dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Menurut Kapolda, verifikasi tersebut bukan sekadar penilaian administratif, tetapi juga bentuk pengakuan negara atas upaya dan inovasi yang telah dijalankan Polda Sumsel dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, Kapolda memaparkan sejumlah inovasi pelayanan publik yang menjadi dasar pengusulan tanda kehormatan, di antaranya aplikasi “Stop Karhutla” sebagai platform pencegahan dan edukasi kebakaran hutan dan lahan, serta aplikasi “Bravo” (BPKB Registration of Vehicle Online) yang mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor secara digital.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Tim Pengusul Mabes Polri dan perwakilan Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan Setmilpres RI. Tim menyampaikan apresiasi atas komitmen Polda Sumsel dalam mendorong pelayanan publik yang inovatif, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Karoops Polda Sumsel turut memaparkan implementasi teknis sistem layanan dan capaian strategis yang telah dilakukan jajaran Polda Sumsel. Pemaparan tersebut menjadi bahan pendalaman bagi Tim Verifikasi dalam menilai kesiapan dan kelayakan usulan tanda kehormatan.
Sesi diskusi dan tanya jawab juga digelar untuk menggali lebih jauh pelaksanaan program, efektivitas inovasi, serta keberlanjutan pelayanan publik di lingkungan Polda Sumsel. Tim Verifikasi memberikan sejumlah catatan dan masukan sebagai bahan pertimbangan penilaian.
Kegiatan verifikasi ditutup dengan penandatanganan berita acara, sesi foto bersama, dan doa penutup. Proses ini menegaskan komitmen Polda Sumsel dalam melakukan pembenahan berkelanjutan dan menjaga standar pelayanan publik yang profesional.
Sebagai informasi, Polda Sumsel tercatat sebagai salah satu dari dua institusi kepolisian di Indonesia yang mengajukan usulan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti 2025. Hal tersebut menjadikan verifikasi ini sebagai momentum strategis dalam mengukur kinerja, dedikasi, dan arah pengembangan institusi ke depan.
