SUMATERA SELATAN — Pencapaian tersebut memang impresif jika melihat kondisi perekonomian dunia yang masih dibayangi konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta tekanan perdagangan internasional. Namun, di balik angka 5,61 persen itu, terdapat pekerjaan rumah besar yang kerap terlewatkan: distribusi kekayaan yang masih timpang.
Hardjuno menilai pembangunan di Indonesia terlalu sering diterjemahkan secara sempit sebagai angka pertumbuhan semata. Padahal, konstitusi telah mengamanatkan agar perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurut Hardjuno, indikator makro yang moncer tidak otomatis berdampak pada daya beli masyarakat kelas bawah. Ia menyoroti potensi konsentrasi kekayaan yang semakin mengerucut di kelompok tertentu, sebuah kondisi yang bertolak belakang dengan semangat pemerataan.
"Pertumbuhan penting, investasi penting, industrialisasi juga penting. Tetapi semuanya adalah alat. Tujuan akhirnya adalah rakyat semakin produktif, memiliki aset, memperoleh pekerjaan yang layak, dan mempunyai kesempatan untuk naik kelas," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip, Selasa (5/5).
"Kalau ekonomi tumbuh tetapi kekayaan semakin terkonsentrasi, kita perlu berani mengatakan ada yang harus diperbaiki dari arah pembangunan kita," tegas pengamat tersebut.
Hardjuno mendorong pemerintah untuk mengalihkan fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pertumbuhan yang diraih benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya dinikmati segelintir korporasi besar.
Ia meminta agar keberpihakan kebijakan diarahkan secara konkret kepada sektor produktif yang menyerap banyak tenaga kerja. Beberapa sektor yang disorot meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, pertanian, serta penguatan industri nasional.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang layak menjadi kata kunci utama. Tanpa adanya perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan setinggi apa pun akan sia-sia jika tingkat pengangguran dan ketimpangan masih menjadi persoalan struktural.
Bagi pelaku pasar, data pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya menjadi sentimen positif bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah. Namun, para analis mencermati bahwa kualitas pertumbuhan menjadi faktor pembeda persepsi investor jangka panjang.
Investor asing umumnya tidak hanya melihat laju ekspansi ekonomi, tetapi juga kebijakan yang mendukung iklim investasi dan stabilitas politik. Kritik terhadap arah pembangunan yang disuarakan pengamat bisa menjadi koreksi bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan selanjutnya lebih inklusif.
Pemerintah sendiri belum memberikan respons resmi atas pernyataan Hardjuno. Namun, sinyal penguatan sektor riil melalui program padat karya dan hilirisasi terus digaungkan sebagai strategi utama mempertahankan momentum pertumbuhan hingga paruh kedua 2026.