OGAN ILIR — Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, menegaskan pentingnya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pernyataan itu disampaikan menyusul pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD setempat yang digelar untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Edwin, pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden merupakan laporan kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir, termasuk soal pengelolaan BUMN dan Danantara. Namun, ia menyoroti satu hal yang lebih krusial bagi daerah: bagaimana menjaga roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan ketika transfer dana dari pusat mengalami penyesuaian.
Edwin menilai ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Ketika pusat melakukan penghematan, daerah harus punya sumber pendapatan mandiri yang sehat.
"Pada prinsipnya pidatonya Pak Presiden saat ini merupakan laporan kinerja yang sudah dijalankan selama satu tahun," kata Edwin seusai mengikuti rapat paripurna.
Ia menambahkan, penguatan PAD bukan sekadar mengejar target nominal, melainkan memastikan sektor-sektor unggulan daerah berkontribusi nyata terhadap kas daerah. Dengan begitu, program prioritas pembangunan tidak tersendat meski ada pemangkasan dari pemerintah pusat.
Selain soal fiskal, Edwin juga menyoroti isu ketahanan dan swasembada pangan yang menjadi program unggulan nasional. Ia optimistis Kabupaten Ogan Ilir memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri.
Potensi lahan pertanian yang ada dinilai cukup untuk mendukung program tersebut. Edwin menegaskan, jika sektor pangan dikelola dengan serius, Ogan Ilir tidak hanya mampu swasembada, tetapi juga bisa menjadi lumbung pangan bagi daerah sekitarnya.
Rapat paripurna istimewa tersebut turut dihadiri Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, Wakil Bupati H Ardani, serta jajaran Forkopimda. Seluruh peserta menyaksikan langsung siaran pidato kenegaraan dari Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.