Pemerintah Kota Palembang menggandeng organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen warga untuk mendorong penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan. Sinergi itu dibahas dalam kuliah umum yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat (DPP Gencar) di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Asisten III Setda Kota Palembang, Ahmad Bastari, menilai kesadaran hukum warga sama pentingnya dengan peran aparat penegak hukum.
PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang menilai penertiban pelanggaran tidak cukup mengandalkan peraturan dan aparat. Ahmad Bastari menyatakan penindakan terhadap pelanggaran harus tetap dijalankan secara profesional agar tidak melukai rasa keadilan warga.
Kuliah umum yang digelar DPP Gencar itu menjadi ruang bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat untuk menyamakan langkah. Bastari menyebut masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan cepat, tetapi juga kepastian prosedur dan kejelasan di setiap proses pelayanan maupun penegakan hukum.
Kepastian Prosedur Jadi Tuntutan Utama Warga
Menurut Bastari, kejelasan proses menjadi bagian dari pelayanan publik yang tidak bisa ditawar. Warga, katanya, perlu tahu alur dan dasar setiap tindakan yang dilakukan aparat di lapangan.
"Demikian pula dalam pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran itu sendiri, penindakan juga harus dilaksanakan secara profesional," kata Bastari.
Ia menegaskan upaya mewujudkan Kota Palembang yang tertib dan sejahtera tidak cukup hanya mengandalkan peraturan ataupun aparat penegak hukum. Kesadaran hukum yang tumbuh dari masyarakat, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman dan tertib.
Kesadaran Hukum Warga Dinilai Sama Penting dengan Peran Aparat
Bastari menjelaskan kepatuhan terhadap aturan serta penghormatan terhadap hukum merupakan pondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga harus terus diperkuat.
"Diperlukan juga keselarasan hukum yang tumbuh dari masyarakat, salah satunya seperti kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini untuk menciptakan kesadaran masyarakat," ujarnya.
Pemerintah kota berharap DPP Gencar terus menjadi mitra positif, khususnya dalam mendorong edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Palembang.
Kuliah Umum Diminta Lahirkan Langkah Nyata, Bukan Seremonial
Bastari meminta kegiatan itu tidak berhenti sebagai acara seremonial semata. Menurut dia, kuliah umum harus mampu melahirkan kemitraan serta langkah-langkah nyata dalam memperkuat kesadaran dan pemahaman hukum di tengah masyarakat.
"Penegakan hukum yang profesional dan humanis diharapkan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan demi terciptanya Kota Palembang yang aman, tertib dan sejahtera," ujarnya.
Pemkot Palembang menempatkan ormas sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebiasaan warga sehari-hari. Lewat pola kemitraan seperti itu, penegakan aturan diharapkan berjalan tanpa gesekan di tingkat kelurahan dan RT/RW.
