PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik kehadiran Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel. Ia menilai sosok pejabat baru itu dapat memperkuat sinergi antara Pemprov Sumsel dan BPKP dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam pertemuan di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi tersebut. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi salah satu kunci agar berbagai program pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
Keterbatasan Anggaran Jadi Fokus Pembahasan
Herman Deru mengakui Pemprov Sumsel saat ini menghadapi keterbatasan kondisi keuangan. Meski begitu, ia menegaskan berbagai program prioritas harus tetap dilaksanakan melalui pengelolaan anggaran yang cermat dan efektif.
"Jadi, bagaimana kita mengelola kondisi yang ada agar semua program tetap berjalan," ungkap Herman Deru.
Pernyataan itu menyiratkan bahwa persoalan utama bukan pada ada atau tidaknya anggaran, melainkan pada cara pemerintah daerah memprioritaskan belanja. BPKP dalam posisi ini berperan sebagai pengawas yang memastikan setiap rupiah belanja daerah tidak bocor dari perencanaan.
Peran BPKP: Mengawal Kebijakan, Bukan Sekadar Audit
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Farid Firman mengapresiasi langkah dan kebijakan Gubernur Herman Deru dalam menjalankan program pembangunan daerah. Ia menegaskan kehadiran BPKP di Sumatera Selatan bertujuan mengawal serta mendukung kebijakan pemerintah daerah.
Dukungan itu khususnya diarahkan pada terwujudnya tata kelola keuangan dan pembangunan yang baik. Farid menempatkan BPKP bukan semata sebagai auditor, melainkan mitra yang membantu pemerintah daerah merapikan proses sejak tahap perencanaan.
Harapan untuk Program yang Akuntabel dan Tepat Sasaran
Melalui sinergi antara Pemprov Sumsel dan BPKP, pelaksanaan program pembangunan diharapkan berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan. Sinergi ini menjadi penting ketika ruang fiskal daerah menyempit.
Bagi warga Sumsel, hasil akhir yang diharapkan bukan sekadar laporan keuangan yang rapi, tetapi program yang benar-benar sampai ke penerima manfaat. Pengawasan yang ketat sejak awal menjadi cara agar program prioritas tidak tersendat di tengah jalan.
