PALEMBANG — Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan resmi dimulai. Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) menggelar entry meeting di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (19/8/2026), sebagai pintu awal dari rangkaian pengawasan reguler yang berlangsung delapan hari.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif dan responsif selama proses pengawasan berlangsung. Ia menekankan pentingnya keterbukaan data demi kelancaran evaluasi dari pemerintah pusat.
"Selamat datang di Sumatera Selatan. Saya berharap rekan-rekan OPD mendengarkan dengan saksama seluruh arahan dan teknis yang disampaikan oleh tim. Kepada seluruh OPD, wajib proaktif memberikan data dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran pengawasan ini," tegas Edward Candra.
Apa Saja yang Diawasi Itjen Kemendagri?
Pengawasan menyeluruh tidak hanya menyasar pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan. Tim pengawas pusat juga akan menguji kinerja perangkat daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pelayanan dasar masyarakat.
Aspek kerja sama daerah dan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah juga masuk dalam lingkup pengawasan. Evaluasi ini bertujuan memastikan program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengendali Mutu Itjen Kemendagri RI, Bachtiar Sinaga, S.E., M.M., menyampaikan bahwa sebelum entry meeting, pihaknya telah menerjunkan tim untuk survei pendahuluan pada 5–7 Agustus 2026 lalu.
Mengapa Pengawasan Ini Penting bagi Sumsel?
Pengawasan reguler ini menjadi instrumen bagi pemerintah pusat untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa program yang diselenggarakan daerah telah berjalan sesuai koridor. Dukungan data dari daerah menjadi kunci utama kelancaran proses evaluasi.
"Terima kasih kepada Pemprov Sumsel yang telah menerima kedatangan kami. Pengawasan yang akan berlangsung selama delapan hari ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa program yang diselenggarakan Pemda telah berjalan secara efektif dan efisien. Dukungan data dari daerah sangat kami harapkan," ujar Bachtiar.
Komitmen Pemprov Sumsel Perkuat Tata Kelola
Melalui evaluasi berkala ini, Pemprov Sumsel menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengoptimalkan kinerja OPD. Pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat menjadi target utama yang ingin dicapai.
Hasil pengawasan Itjen Kemendagri nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun-tahun berikutnya, khususnya dalam hal efektivitas program dan penyerapan anggaran.
