SUMATERA SELATAN — Sturman menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI di Semarang pada Jumat, 10 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pengelolaan industri farmasi BUMN yang dinilai masih terbatas, terutama dalam hal teknologi dan kesiapan SDM.
"Kimia Farma, Bio Farma sudah berdiri tahun 1800-an, artinya kalau berkembang secara wajar, harusnya sudah menguasai wilayah Indonesia bahkan mancanegara. Tapi faktanya masih sangat terbatas, inilah perlu manajemen diatur," ujar Sturman.
Biaya Mahal dan Waktu Panjang Jadi Hambatan
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi industri farmasi nasional adalah besarnya biaya riset dan pengembangan. Sturman mencontohkan, untuk mengembangkan satu produk bahan baku obat saja, perusahaan harus menyiapkan dana sekitar Rp1 triliun dengan waktu pengerjaan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan dukungan serius dari pemerintah. Tanpa keseriusan dalam pendanaan riset dan pengembangan, kemandirian bahan baku obat nasional hanya akan menjadi wacana.
SDM dan Teknologi Kunci Kemandirian Obat Nasional
Sturman menekankan bahwa penguatan SDM dan penguasaan teknologi menjadi faktor krusial yang tidak bisa ditawar. "Manajemen harus diatur, SDM-nya harus ditingkatkan dan mempunyai teknologi yang canggih. Karena lack of SDM, lack of technology, sehingga akan tidak bisa maju," tegasnya.
Ia berharap Kimia Farma dan Bio Farma dapat menjadi tulang punggung penyediaan obat nasional. Dengan penguatan di kedua sektor tersebut, Indonesia diyakini mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan baku obat dari luar negeri secara bertahap.
Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ini menjadi sinyal bagi industri farmasi BUMN untuk segera berbenah. Tanpa langkah konkret, ketergantungan impor obat yang selama ini membebani neraca perdagangan dikhawatirkan akan terus berlanjut.
