Gubernur Sumsel Herman Deru Paparkan 3 Inovasi Keterbukaan Informasi di Uji Publik Komisi Informasi Pusat

Penulis: Rizal Fikri  •  Kamis, 12 November 2026 | 07:02:02 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru memaparkan tiga inovasi keterbukaan informasi pada Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta.

JAKARTA — Grand Mercure Kemayoran menjadi lokasi Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Herman Deru mengikuti forum tersebut dan menyampaikan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam menghadirkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Keterbukaan Informasi Disebut Tanggung Jawab Pelayanan, Bukan Formalitas

Dalam paparannya, Herman Deru menyebut keterbukaan informasi publik adalah bagian dari pelayanan dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Inovasi yang dikembangkan Pemprov Sumsel, kata dia, diarahkan agar warga mudah memperoleh informasi yang akurat dan terpadu.

Ia berharap keterbukaan informasi tumbuh menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ukurannya bukan lagi pemenuhan kewajiban atau penilaian administratif.

Tiga Inovasi yang Dibawa Pemprov Sumsel ke Forum Komisi Informasi Pusat

  • Satu Data Sumsel: upaya memperkuat pengelolaan dan keterpaduan informasi pemerintah daerah.
  • Generasi Muda Keterbukaan Informasi (GEMAKI): inisiatif yang mendukung budaya keterbukaan informasi.
  • PPID SLIP Award: inisiatif lain dalam paparan Pemprov Sumsel untuk mendorong budaya keterbukaan.

Klaim Zero Blank Spot dan Pemerataan Akses Informasi di Wilayah Sumsel

Pemerataan akses informasi, kata Herman Deru, terus didorong lewat pembangunan infrastruktur komunikasi di berbagai wilayah Sumsel. Dalam paparannya, ia menyebut Sumsel telah mencapai kondisi zero blank spot, yakni tidak ada lagi wilayah tanpa jangkauan layanan komunikasi.

Pemprov Gandeng Kabupaten/Kota dan Masyarakat

Herman Deru menilai keterbukaan informasi tidak cukup bertumpu pada penyediaan infrastruktur. Masyarakat perlu dilibatkan melalui peningkatan literasi digital dan partisipasi publik.

Ia juga menekankan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas tata kelola informasi serta data pemerintahan.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Gubernur Sumsel Herman Deru.

Reporter: Rizal Fikri
Sumber: infopublik.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top