JAKARTA — Grand Mercure Kemayoran menjadi lokasi Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Herman Deru mengikuti forum tersebut dan menyampaikan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam menghadirkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Dalam paparannya, Herman Deru menyebut keterbukaan informasi publik adalah bagian dari pelayanan dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Inovasi yang dikembangkan Pemprov Sumsel, kata dia, diarahkan agar warga mudah memperoleh informasi yang akurat dan terpadu.
Ia berharap keterbukaan informasi tumbuh menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ukurannya bukan lagi pemenuhan kewajiban atau penilaian administratif.
Pemerataan akses informasi, kata Herman Deru, terus didorong lewat pembangunan infrastruktur komunikasi di berbagai wilayah Sumsel. Dalam paparannya, ia menyebut Sumsel telah mencapai kondisi zero blank spot, yakni tidak ada lagi wilayah tanpa jangkauan layanan komunikasi.
Herman Deru menilai keterbukaan informasi tidak cukup bertumpu pada penyediaan infrastruktur. Masyarakat perlu dilibatkan melalui peningkatan literasi digital dan partisipasi publik.
Ia juga menekankan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas tata kelola informasi serta data pemerintahan.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Gubernur Sumsel Herman Deru.