PALEMBANG — Rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan ke Kramasan kembali menjadi perdebatan di tengah perayaan Hari Jadi Sumsel. Proyek yang digadang-gadang untuk pemerataan pembangunan di Palembang hulu dan hilir itu kini tak menunjukkan progres berarti.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyebut proyek tersebut belum bisa dilanjutkan karena keterbatasan anggaran daerah. "Oh iya, kalau sudah ada duitnya diteruskan. Sekarang duitnya belum ada," ujarnya usai Paripurna di DPRD Sumsel, Senin lalu.
Dana sebesar Rp145 miliar telah digelontorkan sejak 2020 untuk menimbun lahan seluas lebih dari 24 hektare dengan volume ratusan ribu meter kubik. Lahan tersebut merupakan bagian dari total 100 hektare yang disiapkan untuk kawasan pemerintahan baru.
Rencananya, lahan seluas 40 hektare akan digunakan untuk pembangunan kantor pemerintahan provinsi. Sementara 60 hektare sisanya akan dihibahkan ke Politeknik Sriwijaya (Polsri) untuk kawasan pendidikan.
PKC PMII Sumsel menggelar aksi di Kantor DPRD Sumsel dan Kantor Gubernur Sumsel, salah satunya menuntut kejelasan proyek ini. Koordinator Lapangan aksi, Andika Maulana, menegaskan bahwa publik berhak tahu penyebab proyek terhenti.
"Terkait pembangunan yang mangkrak di Keramasan, kami menuntut transparansi agar tidak terjadi kerugian-kerugian negara karena pembangunan itu tidak jelas kelanjutannya," kata Andika dalam orasinya.
Mahasiswa juga mempertanyakan apakah proyek ini terkendala sengketa lahan, masalah administrasi, atau faktor lain. "Kami berharap Pemprov memperjelas arah apakah memang itu sengketa, bermasalah, atau bagaimana yang lebih baiknya. Agar masyarakat tidak dibohongi," tegas Andika.
Kawasan Kramasan berada di jalan lintas Sumatra, tak jauh dari Jembatan Musi II Palembang dan pintu tol Keramasan. Pemprov sebelumnya mengklaim pemindahan pusat pemerintahan dari tengah kota ke pinggiran ini untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan proyek yang telah menghabiskan miliaran rupiah itu akan kembali berjalan. Gubernur Herman Deru hanya memastikan proyek akan dilanjutkan jika anggaran sudah tersedia.