Bupati Lahat Sebut Cukup 200 ASN Urus Pemkab, Sanderson: Jangan Jadikan ASN Kambing Hitam Beban APBD

Penulis: Amril Fauzan  •  Minggu, 15 November 2026 | 07:02:01 WIB
Ketua Plantari Sanderson Syafe'i meminta pernyataan Bupati Lahat soal kebutuhan 200 ASN dijelaskan secara terukur.

LAHAT — Ketua Plantari Sanderson Syafe'i menilai pernyataan Bupati Lahat Bursah Zarnubi soal cukupnya 200 ASN untuk mengurus kabupaten tidak bisa berhenti sebagai wacana. Menurut Sanderson, pernyataan Bursah di hadapan santri dan santriwati pada peringatan Hari Santri itu perlu diikuti penjelasan terukur soal kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.

Ia meminta masyarakat diberi tahu bagaimana konsep dan hitungan di balik angka 200 ASN tersebut. Sanderson menyoroti pembagian tugas hingga jaminan pelayanan tetap berjalan jika gagasan itu benar-benar diterapkan.

Apa Isi Pernyataan Bupati Lahat yang Ramai di Media Sosial

Bursah Zarnubi menyebut pemerintahan Kabupaten Lahat cukup dijalankan oleh 200 Aparatur Sipil Negara dari total sekitar 16.000 pegawai. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para santri dan santriwati saat peringatan Hari Santri, dan kini diperbincangkan di media sosial.

Angka 16.000 pegawai yang disebut Bursah menjadi sorotan karena berselisih jauh dengan klaim kebutuhan 200 ASN. Selisih itu yang membuat Sanderson meminta penjelasan resmi, bukan sekadar pernyataan lisan di forum keagamaan.

Urusan Pendidikan hingga Kependudukan Butuh Aparatur, Bukan Sekadar Angka

Sanderson menegaskan persoalan ASN tidak bisa dilihat semata-mata dari besarnya jumlah pegawai maupun beban anggaran. Ada urusan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, pekerjaan umum, pelayanan kecamatan, dan berbagai urusan pemerintahan lain yang menuntut tenaga serta kompetensi aparatur.

"Jangan sampai kita hanya melihat ASN sebagai beban APBD. Di balik angka 16.000 itu ada orang-orang yang bekerja, ada guru yang mendidik anak-anak kita, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, serta aparatur yang menjalankan pelayanan pemerintahan sampai ke pelosok desa," tegas advokat muda itu.

Ia menilai gagasan merampingkan birokrasi dan mendorong tumbuhnya wirausaha sebenarnya bisa menjadi bagian upaya membangun daerah. Namun semangat itu, kata Sanderson, harus punya konsep dan tahapan jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi ASN.

Evaluasi Berbasis Data, Bukan Hitung-hitungan Pribadi

Jika ada pemborosan anggaran, ketidakefisienan organisasi, atau penempatan pegawai yang tidak sesuai kebutuhan, Sanderson meminta pemerintah daerah mengevaluasi secara menyeluruh. Evaluasi itu harus berbasis data, kebutuhan riil setiap organisasi perangkat daerah, beban kerja, kompetensi pegawai, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan.

Ia juga mengingatkan jumlah ASN dan kebijakan penataannya tidak bisa diputuskan berdasarkan hitung-hitungan pribadi. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan soal manajemen ASN, kebutuhan jabatan, kewenangan pemerintah daerah, dan mekanisme penataan aparatur yang wajib dipatuhi.

"Kalau ingin birokrasi lebih ramping, silakan. Kalau ingin anak muda lebih banyak menjadi pengusaha, itu juga gagasan yang baik. Tetapi harus ada konsep dan tahapan yang jelas. Jangan sampai semangat membangun kewirausahaan justru menimbulkan ketidakpastian bagi ASN dan mengganggu pelayanan masyarakat," lanjutnya.

Pertanyaan yang Diminta Dijawab Bupati Lahat

Sanderson menilai tantangan kepala daerah bukan sekadar mengurangi jumlah pegawai. Yang lebih penting, memastikan seluruh aparatur bekerja profesional, disiplin, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi warga.

Jika 16.000 ASN dinilai terlalu banyak, menurut dia, pemerintah daerah perlu menjelaskan di mana persoalannya: jumlah pegawai, distribusi tenaga kerja, struktur organisasi, produktivitas, atau lemahnya tata kelola pemerintahan.

"Pertanyaan sederhananya, kalau 16.000 ASN dianggap terlalu banyak, lalu mengapa pemerintah belum mampu memastikan seluruh urusan pelayanan publik berjalan optimal? Ini yang perlu dijawab. Jangan sampai persoalan manajemen pemerintahan justru disederhanakan menjadi persoalan jumlah pegawai," tambah aktivis perlindungan konsumen itu.

Sanderson berharap Bursah memberikan penjelasan terbuka agar pernyataannya tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di kalangan ASN. Menurut dia, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sedikit atau banyaknya ASN, melainkan seberapa baik pemerintah melayani rakyat.

"Rakyat tentu ingin Lahat maju, birokrasi efisien, anggaran tidak boros, dan pelayanan semakin baik. Tetapi semua itu harus dibangun dengan perencanaan yang matang, bukan sekadar pernyataan yang viral. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sedikit atau banyaknya ASN, melainkan seberapa baik Pemerintah melayani rakyat," tutupnya.

Reporter: Amril Fauzan
Sumber: suarasumsel.net This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top