PALEMBANG — Seminar bertema "Ketika Hutan Terluka, Penggerak Muda Harus Bersuara: Dari Kesadaran Menuju Aksi Pemulihan Karhutla" itu dibuka Wakil Rektor III Universitas PGRI Palembang, Assoc. Prof. Dr. Sukardi, M.Pd. Puluhan peserta hadir, mulai dari mahasiswa, perwakilan UKM dan Ormawa, organisasi pecinta alam, hingga aktivis lingkungan.
Palaspa menghadirkan dua narasumber: Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Sumatera Selatan, Wibowo, S.Pd., SKM., M.Kes., serta Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel, Galang Suganda. Forum ini dibuka sebagai ruang diskusi soal penyebab karhutla, dampak kerusakan, hingga langkah pencegahan dan pemulihan.
Dalam pemaparannya, Galang Suganda menegaskan karhutla yang berulang tiap musim kemarau tidak semata dipicu kondisi cuaca. Faktor alam seperti kemarau panjang, El Nino, dan suhu tinggi memang meningkatkan kerentanan, tetapi persoalan ekologis dan tata kelola kawasan ikut memperbesar risiko.
Ia menyebut sejumlah kondisi yang memperparah kerentanan: pengeringan lahan gambut, pembukaan tutupan lahan, kanalisasi, dan perubahan hidrologi. Lemahnya pengawasan wilayah konsesi serta konflik dan ketimpangan penguasaan lahan juga masuk daftar persoalan yang perlu perhatian.
"Proses perizinan, misalnya, tidak selalu diikuti dengan pengawasan yang efektif," kata Galang, merujuk pada tata kelola dan penegakan hukum yang dinilai belum optimal.
Galang menyoroti langkah pencegahan yang kerap kalah prioritas dibandingkan upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi. Keterbukaan informasi soal data konsesi dan kejadian kebakaran dinilai belum memadai, sementara penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab belum selalu memberi efek jera.
Pemulihan ekosistem pascakebakaran juga belum menjadi prioritas utama. Dampaknya langsung ke masyarakat, salah satunya terganggunya hak warga atas udara bersih dan lingkungan sehat.
Atas dasar itu, WALHI Sumsel menyampaikan sejumlah rekomendasi. Pertama, audit dan evaluasi konsesi. Kedua, penegakan hukum tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Ketiga, restorasi lahan gambut yang terbakar serta rehabilitasi ekosistem.
WALHI juga mendorong perlindungan terhadap masyarakat dan peningkatan transparansi informasi. Pengawasan publik dinilai perlu diperkuat agar kebijakan penanganan karhutla berjalan sesuai semestinya.
Ketua Umum Palaspa, Delfan Dira Fisela, mengatakan seminar ini diharapkan meningkatkan kepedulian dan partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, melindungi alam bukan tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu saja.
Mahasiswa, komunitas pecinta alam, aktivis, pemerhati lingkungan, dan masyarakat umum punya peran penting mendorong kesadaran serta aksi perlindungan alam. Delfan berharap forum ini menjadi sarana bertukar pengetahuan sekaligus memantik kepedulian generasi muda terhadap kondisi lingkungan di Sumatera Selatan.
Hal itu disampaikannya dengan didampingi Ketua Pelaksana Seminar, Melan Verori. Keduanya menekankan bahwa ketika bencana ekologis seperti karhutla terjadi, penanganan dan pemulihan hanya bisa berjalan lebih baik bila ada keterlibatan bersama.