SUMATERA SELATAN — Dewan Pertimbangan Presiden menggelar Rapat Pleno Keempat di Kementerian Sekretariat Negara, membahas penyusunan pertimbangan perdana kepada Presiden Prabowo Subianto. Rapat memecah pembahasan ke tiga bidang: politik-hukum-keamanan, kesejahteraan sosial-agama-budaya, serta ekonomi-keuangan. Bidang ekonomi menyoroti penguatan kedaulatan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan sektor maritim.
Rapat pleno yang dipimpin Ketua Wantimpres RI Pratikno itu menjadi forum pembahasan bersama atas draf pertimbangan yang telah disiapkan masing-masing bidang. Pratikno menyebut dalam waktu kurang dari satu bulan, lembaga itu sudah empat kali menggelar rapat pleno.
"Diskusinya sangat produktif dan masih perlu kami tindak lanjuti. Dalam seluruh proses ini, kami juga harus tetap menjaga kerahasiaan isi pertimbangan kepada Bapak Presiden," ujar Pratikno dalam siaran pers, dikutip Jumat (30/10).
Pembahasan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin Ketua Bidang Agum Gumelar. Fokusnya mencakup perkembangan geopolitik, dinamika politik dan hukum, serta tantangan keamanan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Agum menekankan pentingnya identifikasi dini terhadap setiap persoalan. Menurut dia, pemetaan awal memungkinkan lembaga itu melihat masalah dari berbagai sisi sekaligus menyiapkan pertimbangan yang melengkapi langkah pemerintah.
"Perlu kami identifikasi sejak dini. Dari situ kami dapat melihat persoalan dari berbagai sisi, mengantisipasi risiko sejak dini, dan menyiapkan pertimbangan yang dapat melengkapi langkah pemerintah," ujar Agum.
Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung mendalami tantangan perekonomian nasional, termasuk penguatan kedaulatan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan sektor maritim. Wakil Ketua Wantimpres Muhammad Hatta Rajasa mewakili Chairul Tanjung menyampaikan hasil pembahasan bidang tersebut.
Hatta menyatakan transformasi ekonomi mesti berjalan seiring penguatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Menurut dia, langkah strategis dan fundamental diperlukan agar kedaulatan ekonomi nasional benar-benar kokoh.
"Diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Transformasi yang dilakukan harus tetap mengacu pada prinsip penguatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Hatta.
Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama, dan Budaya yang dipimpin Pratikno membahas penguatan karakter dan jati diri bangsa, persatuan nasional, serta keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pembahasan ini melengkapi dua bidang lain dalam draf pertimbangan yang tengah disusun.
Sebagai lembaga yang dibentuk lewat undang-undang, Wantimpres bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden. Pertimbangan perdana kepada Prabowo Subianto masih dalam tahap penyusunan dan belum diumumkan isinya ke publik.
Bagi investor dan pelaku usaha, sinyal dari Bidang Ekonomi dan Keuangan layak dicermati. Isu tata kelola sumber daya alam dan sektor maritim menyentuh langsung sektor energi, pertambangan, dan logistik yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Namun Pratikno menegaskan isi pertimbangan kepada presiden dijaga kerahasiaannya. Karena itu, arah kebijakan konkret yang bakal lahir dari rapat pleno keempat ini baru akan terlihat setelah pemerintah merespons rekomendasi Wantimpres.