SUMATERA SELATAN — Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap modus penyelundupan barang impor ilegal dengan mengubah nomor Harmonized System (HS) dan jenis barang dalam pemberitahuan impor. Praktik itu terdeteksi lewat sistem alert Bea Cukai yang memantau perubahan mencurigakan pada dokumen kepabeanan. Penguatan pengawasan dilakukan dengan kombinasi teknologi, intelijen, dan pemeriksaan fisik tanpa menghambat arus barang legal.
Suahasil menyampaikan hal itu dalam konferensi pers penindakan impor ilegal beras, garam, dan balpres di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta Timur, Selasa (22/9). Menurut dia, temuan tersebut berasal dari laporan petugas di lapangan yang didukung teknologi pengawasan.
"Ini merupakan alert dari teman-teman di lapangan, karena ada teknologinya," kata Suahasil.
Suahasil menjelaskan, sistem pengawasan Bea Cukai dapat memberikan peringatan ketika terdapat perubahan dalam pemberitahuan impor. Jika perubahan itu mencurigakan, aparat dapat langsung melakukan pengecekan terhadap barang tersebut.
"Pemberitahuan impornya diubah. Nah kalau diubah, itu alert. Lalu lakukan pengecekan," katanya.
Modus dengan mengubah nomor HS dan jenis barang ini membuat komoditas yang masuk bisa berbeda dari yang dideklarasikan. Dampaknya, tarif bea masuk yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan dan potensi penerimaan negara berkurang.
Penguatan pengawasan impor tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan fisik. Suahasil menekankan pentingnya kombinasi sumber daya manusia, teknologi, dan perbaikan proses bisnis.
Pemeriksaan kontainer satu per satu tidak memungkinkan mengingat besarnya skala arus barang yang masuk ke Indonesia. Karena itu, penggunaan teknologi seperti X-ray serta kemampuan memilih kontainer yang perlu diperiksa menjadi kunci.
"Kita perkuat X-ray, itu teknologi, tapi harus dilakukan dengan benar. Memilih kontainer yang akan dicek, melakukan pengamatan, bahkan juga melakukan intelligence dengan betul," kata Suahasil.
Selain teknologi, integritas aparat pengawasan di lapangan menjadi perhatian. Suahasil meminta seluruh aparat bekerja tertib, disiplin, meningkatkan kompetensi, dan menjaga integritas.
"Tidak mungkin membersihkan kalau yang membersihkan itu tidak bersih," ujarnya.
Di sisi lain, Suahasil mengingatkan penguatan pengawasan impor tidak boleh menghambat arus barang legal yang dibutuhkan perekonomian. Sebagian besar barang impor merupakan input produksi maupun barang untuk konsumsi masyarakat.
"Tidak boleh memperlama proses pengawasan, tetapi harus tetap aman. Karena itu kombinasi dari sumber daya manusia, teknologi, dan cara kerja yang terus kita perbaiki menjadi kunci dari pengawasan yang makin baik ke depannya," kata Suahasil.
Bagi pelaku usaha impor, pengetatan ini menuntut ketelitian dalam pengisian dokumen kepabeanan. Kesalahan atau perubahan nomor HS yang tidak sesuai barang berisiko memicu pemeriksaan fisik dan penundaan pengeluaran kontainer dari pelabuhan.