SUMATERA SELATAN — Kepastian itu disampaikan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI yang membahas ekosistem dan daya saing industri kendaraan listrik. Saat ini fasilitas produksi tersebut masih berada di tahap land clearing.
Setia menegaskan ada pembagian peran antara fasilitas Pindad yang sudah berjalan di Bandung dengan pabrik baru di Subang. Pabrik di Bandung tetap difokuskan memenuhi kebutuhan Kementerian Pertahanan.
"Jadi kalau pabrik sekarang itu memang kebutuhan Kemhan, Bu, yang ada di Bandung sekarang. Dan untuk yang dijual ke publik itu nanti yang mobil nasional itu adalah yang diproduksi di Subang," ujar Setia menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty.
Pertanyaan Evita soal peruntukan mobil nasional muncul karena proyek ini berada di bawah penugasan PT Pindad, perusahaan yang selama ini identik dengan produk pertahanan.
Menurut Setia, pabrik mobil nasional akan mengokupasi kawasan di Subang begitu tahap persiapan lahan selesai. Operasional produksi massal dijadwalkan baru berjalan pada akhir 2028.
"Adapun roadmap nanti untuk besarnya Mobnas ini, saat ini mereka masih land clearing dan itu akan mengokupasi di Subang. Dan operasional mereka akan mulai mass production itu di 2028 akhir," kata Setia.
Artinya, masih ada sekitar dua setengah tahun lagi sebelum unit produksi pertama keluar dari lini perakitan. Tahap land clearing yang berlangsung sekarang menjadi penanda bahwa proyek ini belum masuk fase konstruksi bangunan pabrik.
Pemerintah menyiapkan ekosistem rantai pasok untuk mobil nasional dengan melibatkan pemasok domestik. Setia menyebut desain ekosistem ini sudah disusun, meski belum merinci perusahaan mana saja yang terlibat.
"Ekosistem rantai pasok untuk Mobnas juga sudah didesain, ada beberapa ekosistem yang nanti akan terlibat, dan tentu saja ini adalah ekosistem di dalam negeri," ujarnya.
Pendekatan ini sejalan dengan mandat Kemenperin untuk menyiapkan kebijakan pendukung, sebagaimana juga diterapkan pada program mobil listrik nasional (Molinas). Kedua program disebut melibatkan kementerian yang sama dalam penyusunan regulasi.
Setia menyebut penugasan program Mobnas diberikan kepada PT Pindad, dengan Kemenperin tetap dilibatkan untuk menyiapkan kebijakan. Pola ini sama seperti penanganan Molinas.
"Penugasan program Mobnas juga itu diberi mandat pada PT Pindad dan sama seperti Molinas, Mobnas juga tetap melibatkan Kemenperin dalam hal untuk menyiapkan kebijakan terkait dengan Molinas dan Mobnas," kata Setia.
Dengan dua program berjalan bersamaan, pemerintah menghadapi tantangan menyelaraskan kebijakan industri, rantai pasok, dan pasar untuk kendaraan bermesin konvensional maupun listrik. Belum ada keterangan resmi soal nama model, kapasitas mesin, atau kisaran harga mobil nasional produksi Subang ini.