SUMATERA SELATAN — Gelombang perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki babak baru. Setelah menutup 290 perusahaan dan menghemat anggaran negara hingga Rp 50 triliun, pemerintah memasang target jauh lebih agresif: merampingkan sedikitnya 700 BUMN lagi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.
Target itu mengemuka dalam pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pengelola Dana Investasi Antara (Danantara) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (4/9/2026). Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, COO Danantara Dony Oskaria, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, konsolidasi yang berjalan terbukti menyumbang penghematan signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penutupan 290 BUMN yang telah dieksekusi menghasilkan efisiensi hingga Rp 50 triliun.
Dengan tambahan 700 perusahaan yang akan ditutup atau dilebur, pemerintah memproyeksikan total penghematan menembus angka Rp 100 triliun. Proyeksi ini menjadi salah satu pilar utama kebijakan fiskal dalam beberapa tahun ke depan.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” kata Teddy dalam keterangan resmi, Sabtu (5/9/2026).
Penataan ini menyasar perusahaan yang dinilai tidak sehat, tidak memiliki daya saing, atau bergerak di sektor yang tumpang tindih. Langkah ini juga memfokuskan kembali peran negara pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Di luar isu efisiensi, pertemuan di Hambalang itu sekaligus menjadi ajang pembahasan percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” ujar Teddy menjelaskan arah kebijakan yang ditegaskan Presiden.
Restrukturisasi masif ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius membenahi badan usaha milik negara. Struktur yang lebih ramping diharapkan membuat pengelolaan perusahaan lebih lincah dan mengurangi beban subsidi yang selama ini membebani APBN.