PALEMBANG — Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang memimpin peluncuran Ekosistem Rantai Pasok GSMP–MBG yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini menjadi simbol transformasi program pangan daerah yang sebelumnya berfokus pada produksi, kini diperluas hingga ke rantai distribusi dan pembiayaan.
Hadir dalam acara tersebut Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Staf Khusus Kementerian Koperasi Ambar Pertiwiningrum, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono, serta Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto menjelaskan, ekosistem ini membangun sistem pangan terintegrasi dari hulu ke hilir. Hasil produksi petani, peternak, nelayan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMDes, dan UMKM akan terserap berkelanjutan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Skema pembiayaannya melibatkan sinergi kebijakan fiskal, percepatan belanja pemerintah, serta pembiayaan produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Model ini diharapkan mampu memperkuat sirkular ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Rahmadi dalam keterangannya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono menyampaikan, di tengah perlambatan ekonomi global akibat risiko geopolitik, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap terjaga. Hal ini didukung konsumsi rumah tangga, kinerja industri pengolahan, pengembangan infrastruktur logistik, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Sumatera Selatan konsisten berada di bawah tingkat nasional. Capaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan implementasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang didukung Bank Indonesia sejak pertama kali diluncurkan pada 2021.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang mencatat pembangunan sektor pangan di daerahnya menunjukkan tren positif. Indeks Ketahanan Pangan menempatkan Sumatera Selatan di peringkat keempat nasional, kualitas konsumsi pangan masyarakat membaik, serta angka stunting dan kemiskinan menurun.
Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran, dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan, gangguan distribusi, dan fluktuasi harga pangan masih membayangi. "Kelompok masyarakat rentan miskin dan rawan pangan memerlukan langkah-langkah kolaboratif yang berkelanjutan," kata Cik Ujang.
Untuk memperkuat tata kelola, kegiatan ini juga mencanangkan Forum Kolaborasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan sebagai wadah koordinasi antarinstansi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta pesantren. Penandatanganan komitmen bersama dilakukan dalam skema government-to-government (G2G) dan business-to-business (B2B) sebagai dukungan nyata penguatan produksi pangan.
Peluncuran ini sekaligus menjadi ajakan gotong royong membangun kedaulatan pangan sekaligus menyukseskan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah pusat.