PALEMBANG — Rapat Paripurna ke-XXXVII DPRD Sumsel yang digelar Senin (27/7/2026) di Gedung DPRD Sumsel menjadi panggung pengesahan sekaligus kritik. Dipimpin Ketua DPRD Andie Dinialdie, rapat itu dihadiri Gubernur Herman Deru, Sekda Edward Chandra, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Juru Bicara Banggar DPRD Sumsel, Rita Suryani, membacakan hasil pembahasan yang telah melalui seluruh tahapan, mulai dari penjelasan gubernur hingga rapat kerja komisi bersama OPD.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian serius adalah realisasi anggaran pada salah satu mitra kerja Komisi II yang mencapai 94,03 persen, namun masih menyisakan silpa lebih dari Rp 21,8 miliar. DPRD meminta pemerintah membentuk tim evaluasi lintas OPD untuk mengurai penyebab munculnya silpa tersebut.
"Kami ingin anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk kepentingan masyarakat, bukan mengendap sebagai sisa," kata Rita di hadapan peserta rapat.
Selain silpa, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi spesifik yang wajib ditindaklanjuti Pemprov Sumsel. Pertama, percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Kedua, penguatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan meningkatkan dukungan anggaran operasional bagi Satpol PP untuk penegakan perda.
Ketiga, Inspektorat diminta memperluas audit berbasis risiko terhadap pendapatan daerah dan belanja operasional. Keempat, digitalisasi pengelolaan aset daerah harus dipercepat agar lebih tertib dan aman. Kelima, kapasitas aparatur perlu diperkuat melalui pelatihan standar akuntansi pemerintahan.
DPRD juga memberikan perhatian khusus pada program pembangunan yang menyentuh langsung warga. Program bedah rumah diminta benar-benar tepat sasaran. Selain itu, badan riset dan inovasi daerah didorong menghasilkan inovasi unggulan khas Sumsel.
Banggar juga memastikan data anggaran antar-OPD selaras dengan BPKAD dan Bappeda. Dana hibah pun harus diarahkan agar benar-benar mendukung program prioritas pembangunan daerah. "Seluruh OPD wajib menjaga tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan," tegas Rita.
Menanggapi catatan tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan apresiasi atas penyelesaian pembahasan yang tepat waktu. Ia menegaskan bahwa seluruh kritik, saran, dan rekomendasi dari Banggar akan menjadi bahan evaluasi penting.
"Masukan yang disampaikan DPRD sangat berarti bagi penyempurnaan tata kelola keuangan daerah. Kami mencatat seluruh rekomendasi tersebut sebagai komitmen bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan APBD," ujar Deru.
Dengan disepakatinya Raperda ini, DPRD dan Pemprov Sumsel berharap sinergi legislatif-eksekutif semakin kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menuju visi 'Sumatera Selatan Maju Terus untuk Semua'.