JAKARTA — Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang mengajukan tiga agenda strategis perkeretaapian dalam audiensi dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono. Prioritas utama meliputi pembangunan flyover di perlintasan sebidang Muara Enim, penanganan puluhan perlintasan rawan kecelakaan, serta nasib Railbus Kertalaya yang mangkrak sejak 2019. Audiensi ini menjadi langkah konkret Pemprov Sumsel memastikan proyek infrastruktur transportasi mendapat dukungan pusat.
Agenda pertama yang dibahas adalah percepatan pembangunan flyover pada perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Muara Enim. Menurut Cik Ujang, proyek ini krusial untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat yang melintas.
“Pembangunan flyover tersebut sangat penting untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta mendukung kelancaran angkutan logistik nasional, khususnya angkutan batu bara dan kereta api penumpang,” ujar Cik Ujang.
Pemprov Sumsel bersama Pemkab Muara Enim, PT KAI, PT Bukit Asam Tbk, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel terus berkoordinasi menyelesaikan aspek teknis dan pembiayaan. Targetnya, proyek strategis ini segera direalisasikan untuk menekan angka kecelakaan di titik rawan.
Selain flyover, Pemprov Sumsel meminta dukungan Dirjen Perkeretaapian dalam penanganan sejumlah perlintasan sebidang di berbagai wilayah. Langkah yang diusulkan mencakup pembangunan flyover, underpass, penutupan perlintasan ilegal, hingga peningkatan fasilitas keselamatan.
“Langkah ini sangat penting untuk menekan angka kecelakaan, meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jalan,” tegas Cik Ujang.
Isu lain yang diangkat adalah keberlanjutan operasional Railbus Kertalaya. Aset milik Pemprov Sumsel yang dulu melayani mahasiswa Universitas Sriwijaya itu tak beroperasi sejak 2019 karena butuh rehabilitasi menyeluruh. Pemprov berharap arahan Dirjen Perkeretaapian soal skema rehabilitasi, pengadaan armada pengganti, atau pendanaan yang sesuai aturan.
Cik Ujang menegaskan, keberhasilan sektor perkeretaapian hanya bisa terwujud melalui kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan. Ia berharap berbagai program strategis mendapat dukungan penuh dari Dirjen Perkeretaapian.
“Sehingga mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menghadirkan layanan transportasi kereta api yang aman, andal, dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui audiensi ini, Pemprov Sumsel berharap lahir langkah konkret yang segera ditindaklanjuti untuk mempercepat pembangunan perkeretaapian sebagai penopang mobilitas masyarakat dan penggerak ekonomi daerah.