PALEMBANG — Komisi II DPR RI menggelar kunjungan kerja reses ke Sumatera Selatan dengan agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rapat yang berlangsung di Grha Bina Praja itu membahas langsung implementasi program direktif Presiden di tingkat provinsi, termasuk kebijakan agraria dan tata ruang.
Wagub Sumsel Cik Ujang menyambut kedatangan rombongan legislator pusat tersebut. Ia menilai fungsi pengawasan DPR menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintahan daerah berjalan efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Dalam paparannya, Cik Ujang menyebut Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam besar yang didukung sektor pertanian, perkebunan, energi, industri, perdagangan, dan jasa yang terus tumbuh. Letak geografis yang strategis serta infrastruktur dan konektivitas yang makin baik, menurutnya, menjadikan provinsi ini salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.
"Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di daerah," ujar Cik Ujang dalam sambutannya.
Sumsel juga disebut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Cik Ujang memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah sebagai bukti capaian tersebut, meski ia tidak merinci angka-angka spesifik dalam kesempatan itu.
Cik Ujang menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI di Bumi Sriwijaya. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah.
Agenda reses ini, menurutnya, juga menjadi ajang bagi Pemprov Sumsel untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan berbagai program strategis nasional. Pertemuan tertutup itu dihadiri sejumlah pejabat daerah dan perwakilan legislatif pusat yang membidangi pemerintahan dalam negeri, agraria, dan tata ruang.
Belum ada pernyataan resmi dari Komisi II DPR RI terkait hasil pengawasan di lapangan. Namun, Cik Ujang berharap masukan dari pusat bisa mempercepat realisasi program pembangunan di daerah.