PALEMBANG — Silaturahmi yang dilakukan Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho ke Kejati Sumsel pada Selasa (14/7/2026) bukan sekadar kunjungan seremonial. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat penegak hukum di provinsi itu berkomitmen menekan ego sektoral demi kepentingan warga.
"Silaturahmi hari ini kami lakukan dalam rangka meningkatkan sinergitas dengan rekan-rekan kejaksaan. Tujuan utama kita adalah memantapkan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Sumatera Selatan," ujar Sandi dalam keterangan resminya.
Frasa 'Nyago Bumi Sriwijaya' menjadi benang merah dalam pertemuan tersebut. Istilah lokal ini merepresentasikan semangat menjaga dan merawat tanah Sriwijaya agar tetap aman dan damai. Kapolda menegaskan bahwa sinergi ini bukan hanya formalitas kelembagaan, melainkan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya menambahkan, kolaborasi proaktif tanpa ego sektoral ini murni berorientasi pada rasa aman dan perlindungan hukum bagi seluruh elemen masyarakat. "Pertemuan ini memberikan pesan yang sangat jelas kepada publik bahwa aparat penegak hukum di Sumatera Selatan sangat solid," pungkasnya.
Rombongan yang mendampingi Kapolda cukup lengkap. Wakapolda Brigjen Pol Rony Samtana, Direskrimsus, Dirresnarkoba, Dirres PPA-PPO, Dirintelkam, Dirbinmas, Dirpolairud, hingga Kabid Propam dan Kabid Humas ikut serta dalam kunjungan itu.
Di sisi lain, sambutan hangat diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr. Ketut Sumedana beserta Wakil Kepala dan para Asisten Kajati. Kedekatan kedua pimpinan ini diyakini bakal mempercepat koordinasi dalam penanganan perkara dan pemeliharaan kamtibmas ke depan.
Melalui semangat persaudaraan 'Nyago Bumi Sriwijaya', kedua institusi bertekad memastikan roda kehidupan, pembangunan, dan perekonomian warga Sumsel dapat terus berputar. Keamanan yang sejuk dan damai menjadi prasyarat utama agar investasi dan aktivitas masyarakat berjalan tanpa gangguan.
Langkah ini menjadi penting mengingat Sumsel memiliki potensi ekonomi besar, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga pariwisata. Tanpa sinergi aparat hukum yang solid, potensi konflik dan gangguan keamanan bisa menghambat laju pertumbuhan daerah.