PALEMBANG — RSUD Palembang BARI saat ini masih kekurangan dokter spesialis di beberapa bidang krusial, sehingga layanan subspesialis seperti jantung anak dan penyakit dalam belum bisa diberikan kepada pasien. Kondisi ini terungkap dalam pertemuan manajemen rumah sakit dengan anggota DPRD Sumsel Dapil I yang tengah menjalani masa reses. Direktur Utama RSUD Palembang BARI, dr Amalia, MKes, menyebut ketiadaan tenaga ahli menjadi hambatan utama peningkatan mutu layanan.
“Beberapa layanan subspesialis, seperti subspesialis jantung anak maupun beberapa subspesialis penyakit dalam, saat ini masih belum tersedia di RSUD Bari. Kami sangat membutuhkan tambahan dokter ahli di bidang-bidang tersebut,” ungkap dr Amalia di hadapan para wakil rakyat.
Dr Amalia mendesak DPRD Sumsel untuk memperjuangkan alokasi program beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi tenaga medis lokal. Menurutnya, investasi pada sumber daya manusia kesehatan merupakan kunci utama agar pelayanan rumah sakit bisa optimal.
“Kami berharap ada dukungan konkret dari DPRD terkait beasiswa pendidikan dokter spesialis. Semakin banyak dokter yang diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis, maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat Palembang akan semakin lengkap, berkualitas, dan optimal,” tegasnya.
Selain krisis dokter spesialis, RSUD Palembang BARI juga menghadapi kendala pada fasilitas operasional. Riska, seorang pegawai rumah sakit, mengungkapkan bahwa armada mobil jenazah yang dimiliki saat ini hanya dua unit dan sudah tidak ideal untuk melayani kebutuhan warga.
“Jumlah ini tentu belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pelayanan operasional di lapangan. Kami sangat berharap ada bantuan penambahan armada,” keluh Riska.
Sementara itu, warga sekitar rumah sakit, Suhaimi, mengeluhkan kondisi lingkungan yang kini rawan banjir setelah proyek pembangunan kampus UIN Raden Fatah selesai. Menurutnya, sebelum ada pembangunan, daerah tersebut aman dan tidak pernah banjir.
“Sekarang, setiap kali hujan deras turun, air langsung menggenang. Masalah ini sudah kami laporkan ke pihak kelurahan, tetapi sampai sekarang belum ada realisasi atau tindakan konkret,” keluh Suhaimi. Ia juga mendesak pemerintah memangkas pohon-pohon pelindung di sepanjang jalan utama yang kondisinya sudah miring dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Koordinator Dapil I DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah, SH, M.Kes, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh poin aspirasi tersebut hingga ke tingkat kebijakan eksekutif. Ia akan membawa keluhan warga dan manajemen rumah sakit ke rapat paripurna DPRD Sumsel.
“Semua yang disampaikan hari ini, baik oleh warga maupun manajemen rumah sakit, akan kami bawa langsung ke rapat paripurna DPRD Sumsel. Kami akan memilah mana yang menjadi kewenangan Pemkot Palembang, Pemprov Sumsel, maupun pemerintah pusat. Seluruh aspirasi ini pasti kami tindak lanjuti,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Anggota Dapil I lainnya, Aryuda Perdana Kusuma, SSos, menyatakan pihaknya akan segera bergerak mencari alternatif pendanaan di luar APBD untuk pengadaan mobil jenazah. “Kami akan berupaya mencarikan dukungan penambahan armada mobil jenazah ini melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Sumsel,” kata Aryuda.
Mengenai konflik banjir di area UIN Raden Fatah, Aryuda berjanji akan meninjau ulang komitmen yang pernah dibuat antara warga dan pihak kampus. “Kami tahu warga sempat rapat dengan pihak UIN. Kami akan minta hasil dan poin-poin kesepakatan rapat tersebut, lalu kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil drainase di kawasan itu,” katanya.