PALEMBANG — Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 yang berpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, menjadi titik tolak bagi Kanwil Kemenkum Sumsel untuk meningkatkan performa. Forum yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum RI itu dijadikan ajang evaluasi besar-besaran, dengan arahan dari Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, hingga jajaran Dirjen dan Kepala Badan.
Sejumlah highlight penting mengemuka dalam rakor tersebut. Selain percepatan realisasi anggaran yang akuntabel, penguatan pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan juga menjadi perhatian serius. Poin lainnya adalah digitalisasi pelayanan publik yang harus lebih cepat dan transparan, terutama di tingkat daerah.
Merespons hasil evaluasi dan arahan Unit Utama, Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, Senin (6/7), menegaskan komitmen jajarannya. Pihaknya memastikan seluruh rekomendasi dari pusat akan langsung diimplementasikan di daerah.
"Rakor ini memberikan arahan yang sangat jelas dari seluruh lini. Kami di Sumsel berkomitmen penuh untuk langsung menindaklanjuti poin-poin penting anev ini," ujar Kakanwil Maju.
Pernyataan tegas itu disampaikan Maju di hadapan jajarannya. Ia menekankan bahwa performa di semester kedua harus jauh lebih maksimal dan akuntabel, memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat Sumatera Selatan.
Dalam akselerasi target kinerja, Kakanwil Maju menyoroti dua bidang spesifik yang menjadi prioritas. Pertama, bidang Kekayaan Intelektual, yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan paten bagi pelaku UMKM dan kreator lokal. Kedua, bidang Administrasi Hukum Umum, yang mencakup layanan kenotariatan dan badan hukum.
"Kami langsung menjadikan atensi. Rekomendasi dari pusat kita implementasi di daerah, dan performa di semester kedua ini harus jauh lebih maksimal dan akuntabel, khususnya pada target bidang Kekayaan Intelektual maupun Administrasi Hukum Umum," tegasnya.
Rangkaian rakor nasional tersebut juga diwarnai dengan momentum peluncuran rangkaian Harmoni Hari Pengayoman Ke-81 Tahun 2026. Selain itu, dilakukan penyerahan Penghargaan WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi) serta prosesi Pengantar Purnabakti Pengayoman.
Salah satu tokoh yang dilepas dalam momen purnabakti adalah Sekretaris Jenderal Kemenkumham tahun 2021-2024, Komjen Pol. Purn. Andhap Budi Revianto. Prosesi ini menjadi bentuk penghormatan tertinggi atas dedikasi dan pengabdian panjang yang telah diberikan bagi organisasi.